PeluangNews, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendukung wacana penggabungan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Kesiapan dukungan itu ditegaskan Ketua DPR Puan Maharani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (9/9/2026).
Tetapi, Puan meminta hal tersebut dikaji terlebih dahulu untuk memastikan bahwa penggabungan kedua lembaga jika diperlukan dan memberikan manfaat.
“Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah diperlukan, karena tugasnya berbeda-beda,” kata dia.
Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan integrasi Badan Geologi dan BMKG. Langkah tersebut dipertimbangkan untuk memperkuat pemantauan potensi bencana di Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terkait posisi Indonesia yang berada di cincin api Pasifik atau ring of fire.
Dia lantas mempertimbangkan BMKG dan Badan Geologi diintegrasikan untuk memantau potensi bencana di Tanah Air.
Hal ini disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas (ratas) penanganan bencana secara hibrid di Istana Merdeka, Jakarta, yang dihadiri sejumlah menteri kabinet, kepala badan/lembaga, serta kepala daerah terdampak bencana.
Menurut Puan, DPR pada prinsipnya tidak mempermasalahkan rencana tersebut selama hasil kajian menunjukkan penggabungan kedua badan dapat membuat penanganan kebencanaan lebih efektif.
“Kalau itu dianggap akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat,” tutur cucu Proklamator Kemerdekaan RI Soekarno itu.
Wacana integrasi Badan Geologi dan BMKG, lanjutnya, nanti akan dibahas DPR melalui alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi terkait.
Selain soal integrasi lembaga, Puan juga merespons permintaan Presiden Prabowo agar anggaran mitigasi dan penanganan bencana ditambah secara signifikan.
DPR, ujarnya, siap memberikan dukungan terhadap penambahan anggaran tersebut.
“Alokasi anggaran selama itu memang bermanfaat, bagi kami tidak apa-apa,” ujarnya.
Kendati begitu, Puan menekankan penambahan anggaran harus benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan mitigasi bencana.
“Namun manfaatnya harus lebih baik daripada sebelumnya,” katanya, menandaskan.
Presiden Prabowo Subianto meminta anggaran mitigasi dan penanganan bencana ditambah secara signifikan.
Langkah ini dinilai penting mengingat posisi Indonesia yang berada di wilayah lingkaran api atau ring of fire sehingga memiliki potensi bencana yang tinggi.
“Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin. Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” imbuhnya saat rapat penanganan bencana.
Permintaan tersebut menjadi perhatian mengingat anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2026 turun dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam Rancangan APBN 2026, anggaran BNPB tercatat sebesar Rp491 miliar, turun jauh dari alokasi APBN 2025 yang mencapai Rp2,01 triliun.
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya juga menekankan pentingnya mitigasi dan antisipasi bencana dilakukan secara terpadu. []
