PeluangNews, Jakarta – Transformasi digital kini mulai menjangkau sektor peternakan rakyat. Melalui pemanfaatan teknologi dan integrasi layanan keuangan, peternak sapi perah didorong agar lebih mudah mengakses pembiayaan formal, meningkatkan produktivitas usaha, serta memperkuat daya saing di tengah tuntutan ekonomi modern.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama International Labour Organization (ILO) resmi meluncurkan Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dan program akses keuangan inklusif bagi peternak sapi perah di Jawa Timur. Program ini menjadi langkah strategis untuk mengatasi berbagai hambatan pembiayaan yang selama ini dihadapi peternak akibat keterbatasan data usaha dan dokumentasi keuangan.
Peluncuran program berlangsung di Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (11/6/2026), sebagai bagian dari implementasi program PROMISE 2 IMPACT. Program tersebut merupakan kolaborasi antara ILO, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan OJK yang didukung Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO).
Program ini bertujuan memperluas akses keuangan, mempercepat digitalisasi, memperkuat rantai nilai usaha, serta meningkatkan kualitas dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso, mengatakan program tersebut lahir dari kebutuhan nyata para peternak yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan formal.
“Kami mendapatkan laporan para peternak yang kerap menghadapi hambatan dalam mengakses pembiayaan formal akibat asimetri informasi berupa keterbatasan data yang valid, profil usaha yang tidak jelas, kapasitas produksi yang simpang siur, dan kondisi keuangan peternak yang belum terdokumentasi dengan baik,” ujar Adi.
Menurutnya, melalui kolaborasi strategis bersama ILO, OJK berupaya menciptakan ekosistem usaha yang lebih kuat dan berkelanjutan bagi peternak rakyat. Digitalisasi menjadi fondasi utama untuk meningkatkan kredibilitas usaha sekaligus membuka akses terhadap layanan keuangan formal.
Program ini dibangun di atas dua pilar utama, yakni penguatan ekosistem usaha dan pembangunan infrastruktur digital yang andal. Melalui sistem ERP, seluruh data produksi, operasional, dan keuangan koperasi dapat terdokumentasi secara sistematis dan real time sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi usaha peternak.
Adi menjelaskan bahwa sistem ERP telah terintegrasi dengan layanan Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK), sehingga mampu menjembatani peternak dengan lembaga jasa keuangan secara lebih efektif.
“Melalui data yang dihasilkan oleh sistem ERP ini, pemeringkat kredit alternatif dapat membangun profil kredit peternak dengan lebih objektif, akurat, dan inklusif. Bersama Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan, sistem ini menjadi jembatan yang menghubungkan peternak rakyat dengan ekosistem jasa keuangan formal secara lebih menyeluruh dan sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh, menilai digitalisasi memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan usaha dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas, memperluas akses terhadap pembiayaan, memperkuat ketahanan usaha, dan menciptakan peluang kerja yang lebih baik. Kemitraan ini menunjukkan bagaimana inovasi, kebijakan publik, dan kolaborasi multipihak dapat bekerja bersama untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” kata Simrin.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Swiss. Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Olivier Zehnder, menegaskan bahwa penguatan pelaku usaha lokal merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
“Ketika peternak memiliki akses terhadap informasi, teknologi, dan layanan keuangan yang lebih baik, mereka memiliki kapasitas yang lebih besar untuk berinvestasi, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah. Kami bangga dapat mendukung kemitraan yang menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono yang mewakili Gubernur Jawa Timur menyampaikan bahwa sektor sapi perah memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah.
“Penguatan sektor sapi perah bukan hanya tentang meningkatkan produksi susu, tetapi juga tentang meningkatkan kesejahteraan peternak, memperkuat koperasi, dan membangun ekonomi pedesaan yang lebih tangguh. Melalui digitalisasi dan perluasan akses keuangan, kita sedang membangun fondasi baru bagi pertumbuhan sektor peternakan yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing,” paparnya.
Peluncuran ini sekaligus menandai keberhasilan implementasi sistem ERP yang telah terintegrasi dengan layanan Pemeringkat Kredit Alternatif pada tiga koperasi sapi perah prioritas di Jawa Timur, yaitu Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, Koperasi Peternak Sapi Perah Setia Kawan (KPSP Setia Kawan), dan KPUD Tani Wilis.
Ketiga koperasi tersebut menaungi lebih dari 10.000 anggota peternak dan diharapkan menjadi model pengembangan digitalisasi usaha peternakan yang dapat direplikasi di berbagai daerah dan sektor lain di Indonesia.
Sebagai tindak lanjut, OJK juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para pemangku kepentingan guna memperluas implementasi program di seluruh wilayah Jawa Timur. Keberhasilan program ini diharapkan mampu membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi peternak rakyat, meningkatkan kesejahteraan mereka, serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
