PeluangNews, Surabaya – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memasuki babak baru transformasi organisasi dan pelayanan publik.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan, perubahan yang tengah dijalankan tidak sekadar pembenahan birokrasi, melainkan upaya menghadirkan layanan pertanahan yang lebih cepat, transparan, dan berpihak kepada masyarakat dengan menempatkan rakyat sebagai prioritas utama.
Hal tersebut disampaikan Nusron saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur dan seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) se-Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (18/7/2026).
“Intinya kita semester ini memasuki periode transformasi pelayanan dan transformasi organisasi dengan menempatkan pemohon atau rakyat sebagai raja yang harus kita layani. Transformasi pelayanan, kata kuncinya hari ini,” tegas Nusron.
Menurutnya, transformasi pelayanan publik di lingkungan ATR/BPN bertumpu pada tiga pilar utama, yakni penguatan organisasi, penyempurnaan tata laksana atau standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketiga aspek tersebut harus berjalan beriringan agar pelayanan pertanahan semakin efektif, terukur, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Dari sisi organisasi, Kementerian ATR/BPN akan mengubah struktur Kantor Pertanahan dari pendekatan berbasis tematik menjadi berbasis kewilayahan. Melalui skema baru ini, setiap kepala seksi diharapkan memahami seluruh persoalan pertanahan di wilayah kerjanya sehingga pelayanan menjadi lebih dekat dengan masyarakat sekaligus lebih mudah dievaluasi.
Di bidang pelayanan, ATR/BPN juga akan menerapkan prinsip first in, first out, yakni berkas yang masuk lebih dahulu wajib diselesaikan lebih dahulu. Selain itu, kementerian mulai menerapkan sistem pengukuran terjadwal untuk memberikan kepastian waktu pelayanan kepada masyarakat.
Tak hanya itu, layanan peralihan hak ditargetkan dapat diselesaikan paling lama 10 hari kerja. Nusron menegaskan, seluruh layanan akan mengedepankan prinsip fiktif positif agar proses pelayanan berlangsung lebih pasti, transparan, dan akuntabel.
“Kita akan menggunakan prinsip fiktif positif. Kalau mengacu pada filosofi pelayanan publik, semuanya harus terukur, memiliki parameter yang jelas, memberikan kepastian, dan transparan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga menekankan pentingnya penguatan integritas aparatur. Seluruh pegawai ATR/BPN akan mengikuti pelatihan manajemen risiko sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang profesional dan bebas dari pelanggaran.
Ia secara khusus mengingatkan para Kepala Kantor Pertanahan untuk selalu berpegang pada aturan dalam menjalankan tugas.
“Kalau Saudara ingin selamat menjadi pejabat, ikuti aturan, jangan ikuti perasaan,” kata Nusron.
Menutup arahannya, Menteri ATR/Kepala BPN kembali mengingatkan bahwa seluruh agenda transformasi pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Layani rakyat dengan hati. Kalau memang bisa, katakan bisa. Kalau tidak bisa, sampaikan dengan baik. Yang penting jangan sampai mereka tersinggung,” pesannya.
