Peluangnews, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran koperasi syariah sebagai instrumen penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha perempuan. Melalui skema koperasi syariah, pemerintah ingin mendorong UMKM perempuan naik kelas, memperkuat daya saing, serta mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman online (pinjol) dan rentenir.
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono saat membuka Pelatihan Koperasi Syariah dan Bazar Koperasi 2026 yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Wanita Pengusaha Muslimah Indonesia (WPMI) bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koperasi di Jakarta, kemarin.
Dalam kesempatan itu, Menkop memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan koperasi syariah di lingkungan WPMI, termasuk kemudahan dalam proses legalitas pendiriannya. Menurutnya, penguatan kelembagaan koperasi menjadi fondasi penting agar pelaku usaha perempuan memiliki akses yang lebih luas terhadap pembiayaan dan pengembangan usaha.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Kementerian Koperasi Henra Saragih, Ketua Umum DPP WPMI Endang Yopie Yanty Casidi, serta Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
Ferry, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), mengatakan koperasi syariah tidak hanya memberikan kemudahan administrasi, tetapi juga membuka peluang bagi anggotanya untuk memperoleh akses permodalan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
“Jika anggota WPMI memiliki potensi usaha yang ingin dikembangkan menjadi industri yang lebih besar, dapat didiskusikan bersama melalui jaringan MES,” ujar Menkop Ferry, dikutip Selasa (4/8/2026).
Menurut Ferry, koperasi syariah memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif sekaligus melindungi pelaku UMKM dari praktik pembiayaan yang merugikan.
“Di sinilah peran koperasi syariah WPMI untuk menghadirkan layanan simpan pinjam yang amanah dan sesuai prinsip mudharabah sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada pinjaman online maupun rentenir,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan koperasi syariah sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, WPMI diharapkan dapat bersinergi dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih guna memperluas dampak ekonomi di tingkat masyarakat.
Ketua Umum DPP WPMI Endang Yopie Yanty Casidi menyambut baik dukungan pemerintah tersebut. Menurutnya, WPMI tidak hanya menjadi wadah berhimpunnya pengusaha perempuan, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi keluarga dan pemberdayaan UMKM.
“Hari ini kami memulai gerakan nyata. Kami ingin pelaku usaha perempuan mandiri dan tidak berjalan sendiri. Kehadiran Koperasi Syariah WPMI menjadi solusi kolektif agar UMKM muslimah semakin kuat, stabil, dan mampu bersaing di pasar global,” ujar Endang.
Ia berharap WPMI dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas literasi koperasi dan kewirausahaan, termasuk mendorong generasi muda atau Gen Z agar semakin mengenal model bisnis koperasi modern berbasis syariah.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Acara Susi Sikumbang menjelaskan pelatihan bertema “Membangun Ekonomi Syariah Berkelanjutan melalui Koperasi Syariah” diikuti pengurus WPMI dari tingkat pusat hingga daerah.
Melalui pelatihan tersebut, WPMI menargetkan lahirnya kader-kader koperasi yang profesional, inovatif, adaptif terhadap transformasi digital, serta mampu memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan di Indonesia. (RO/Aji)
