
PeluangNews Jakarta – Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17–18 November 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global sekaligus menjaga inflasi 2026–2027 tetap berada dalam sasaran 2,5% ± 1%.
Sejalan dengan kenaikan BI-Rate, BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25% dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75%.
Bank Indonesia menyatakan, kebijakan moneter akan tetap diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi. Di sisi lain, kebijakan makroprudensial tetap longgar untuk mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
“BI juga memperkuat kebijakan sistem pembayaran guna mendukung aktivitas ekonomi melalui perluasan akseptasi dan inovasi pembayaran digital, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan keandalan infrastruktur sistem pembayaran,” kutip siaran pers BI yang dirilis Rabu (18/11).
Untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter, BI akan mengoptimalkan pengelolaan struktur suku bunga pasar uang sejalan dengan BI-Rate dan suku bunga instrumen operasi moneter pro-market.
Stabilisasi rupiah juga diperkuat melalui strategi intervensi valuta asing, baik melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.
BI juga akan memperkuat dukungan likuiditas perbankan melalui transaksi Cross Currency Repo (CCR). Fasilitas ini memungkinkan perbankan memperoleh pendanaan rupiah dengan menggunakan surat berharga berdenominasi valuta asing sebagai agunan, termasuk Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Kebijakan ini berlaku paling lambat Maret 2027.
Dari sisi makroprudensial, BI menyiapkan implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) financing channel hingga maksimal 3% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Insentif tersebut diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor usaha yang menciptakan lapangan kerja serta memperkuat pembiayaan UMKM. Kebijakan ini mulai berlaku 1 Desember 2026.
BI juga memperkuat implementasi KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) hingga maksimal 2% dari DPK guna mendorong redistribusi likuiditas dan intermediasi perbankan.
Penguatan bauran kebijakan tersebut akan disertai koordinasi dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.




