Program Rumah Tanpa Down Payment dan Hibah Rumah Siap Huni yang dilaksanakan Kopsyah BMI menjadi salah satu referensi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait pembiayaan perumahan untuk rakyat di tingkat akar rumput.

Keberhasilan Koperasi BMI Group dalam menyalurkan pembiayaan perumahan untuk anggota menarik perhatian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kementerian yang dipimpin Maruarar Sirait itu mengundang BMI untuk dimintai masukan mengenai penyusunan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perdesaan.
Presiden Direktur Koperasi BMI Group sekaligus Direktur Utama Kopsyah BMI, Kamaruddin Batubara, biasa disapa Kambara, memaparkan praktik, tantangan, dan peluang pembiayaan perumahan melalui koperasi dalam kegiatan “Rapat Koordinasi Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan melalui Pembelajaran Praktik Eksisting”. Acara diselenggarakan oleh Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan, Kementerian PKP di BTN Learning Center, Jakarta.
Dalam pemaparannya, Kambara mengungkapkan pengalaman riil dalam memfasilitasi kebutuhan perumahan anggota melalui program Rumah Tanpa Down Payment (RTDP) serta pembangunan rumah melalui skema Hibah Rumah Siap Huni (HRSH).
“Keberhasilan pembiayaan perumahan tidak cukup dinilai dari penyaluran. Keterjangkauan, penyelesaian rumah, dan kemampuan anggota memenuhi kewajibannya juga harus dimonitor,” tegas Kambara.
Untuk diketahui, Kopsyah BMI menjalankan program RTDP sejak 2017 hingga 2026. Per 30 September 2026, akumulasi RTDP senilai Rp23,07 miliar dengan 303 anggota penerima pembiayaan. RTDP dilaksanakan melalui sinergi antarkoperasi dalam ekosistem Koperasi BMI Group, sehingga pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan terintegrasi.
Dalam skema tersebut, Kopsyah BMI berperan menyediakan pembiayaan bagi anggota, sementara Koperasi Jasa BMI menangani pelaksanaan pembangunan dan renovasi. Sementara Koperasi Konsumen BMI mendukung penyediaan material bangunan dan kebutuhan konstruksi perumahan.
Model tersebut memungkinkan pengembangan pembiayaan rumah melalui dua skema, yakni pembangunan di atas tanah milik anggota serta pengadaan tanah sekaligus pembangunan rumah. Pelaksanaannya mencakup tahapan pengajuan, verifikasi dan analisis pembiayaan, penetapan spesifikasi serta harga, akad istishna’ dengan anggota, pembangunan dan pengawasan, hingga serah terima rumah dan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara untuk HRSH, Kopsyah BMI telah membangun sebanyak 575 unit rumah senilai Rp27,1 miliar. Dari jumlah tersebut, 313 unit diperuntukkan bagi anggota dan 262 unit bagi nonanggota atau masyarakat umum. Melalui implementasi kedua program tersebut, Koperasi BMI Group menjawab kebutuhan perumahan anggota dengan jalur pembiayaan dan bantuan sosial.
“HRSH menjadi wujud kepedulian BMI untuk memperluas akses terhadap hunian layak bagi anggota ataupun nonanggota yang paling membutuhkan, sejalan dengan nilai kebersamaan dan pemerataan manfaat koperasi,” ungkap Kambara.
Meski demikian, Kambara juga mengakui ada tantangan dalam pembiayaan perumahan tersebut. Kenaikan harga tanah dan material bangunan, keterbatasan sumber dana, kemampuan membayar anggota, pengelolaan risiko pembiayaan, serta persoalan perizinan dan tata ruang menjadi tantangan yang perlu diatasi. Sejauh ini, Kopsyah BMI berhasil mengatasi kendala tersebut. (Dje)




