PeluangNews, Jakarta — Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan menjadi ujung tombak baru dalam memperkuat ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Menurutnya, koperasi desa tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli sembako, tetapi juga menjadi pusat distribusi, penyerapan hasil panen, hingga penyaluran bantuan sosial pemerintah.
Ferry menjelaskan, KDMP memiliki tiga fungsi utama. Pertama, menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako, pupuk, hingga gas LPG 3 kilogram dengan harga yang lebih terjangkau. Kedua, menampung seluruh hasil produksi masyarakat desa mulai dari tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hingga produk unggulan lokal. Ketiga, menjadi pintu gerbang distribusi berbagai program pemerintah pusat agar tepat sasaran kepada masyarakat penerima manfaat.
“Koperasi desa ini bukan hanya toko sembako. Ini adalah pusat ekonomi desa yang akan menjamin kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat hasil produksi mereka,” ujar Ferry, saat menjadi pembicara di acara Economic Briefing, di Jakarta, (22/4/2026).
Ia menambahkan, pemerintah tengah mendorong agar koperasi desa dapat menjadi pangkalan resmi LPG 3 kilogram dan jalur distribusi pupuk langsung dari Pupuk Indonesia ke kelompok tani. Dengan begitu, masyarakat desa tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk maupun energi rumah tangga dengan harga yang terjangkau.
Menurut Ferry, langkah ini juga sejalan dengan visi Presiden untuk membangun food sovereignty atau kedaulatan pangan, bukan sekadar food security atau ketahanan pangan.
“Kalau food security itu barangnya ada, meskipun hasil impor. Tetapi Presiden menginginkan food sovereignty, yaitu pangan yang dihasilkan oleh masyarakat kita sendiri, bukan dari luar negeri,” tegasnya.
Untuk itu, koperasi desa juga akan diperkuat pada sektor pasca produksi. Misalnya, untuk komoditas jagung dan ketela pohon, koperasi akan dilengkapi alat pengering, penjemur, hingga fasilitas penyimpanan agar hasil panen memenuhi standar kualitas Bulog.
Hal serupa juga diterapkan pada sektor hortikultura seperti buah dan sayuran. Pemerintah akan menghadirkan fasilitas cold storage agar kualitas produk tetap terjaga dan memiliki daya saing lebih tinggi, termasuk peluang ekspor.
“Kelemahan kita selama ini ada di pasca produksi. Kalau di hulu fokusnya produksi, maka koperasi akan membantu memperkuat sektor pasca produksi agar hasil pertanian masyarakat punya nilai tambah yang lebih besar,” katanya.
Tak hanya itu, Ferry juga menilai koperasi desa dapat menjadi instrumen penting untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Masyarakat yang menjadi anggota koperasi tidak hanya bisa berbelanja kebutuhan pokok, tetapi juga berhak memperoleh sisa hasil usaha (SHU) yang dapat menambah pendapatan keluarga.
Dengan skema tersebut, pemerintah berharap masyarakat desa yang selama ini berada dalam kelompok rentan dan miskin ekstrem dapat perlahan naik kelas secara ekonomi.
“Ketika mereka menjadi anggota koperasi, mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga bagian dari pemilik usaha. Di situlah ekosistem ekonomi desa benar-benar terbentuk,” pungkas Ferry.
