Oleh: Edy Mulyadi
Idul Adha adalah puncak ketundukan kepada Allah SWT. Ia menandai kesediaan Nabi Ibrahim AS untuk menyembelih buah hati tercinta demi perintah Ilahi. Tiap tahun, kita disuguhi kisah agung tentang kepasrahan berlandas tauhid ini.
Namun tahun ini, gema takbir terasa berbeda. Ia berpadu dengan desah napas rakyat yang kian berat. Di tengah situasi nasional yang kritis, ritual kurban mestinya bukan sekadar seremoni. Ia menjadi cermin tajam bagi kondisi bangsa.
Negeri ini sedang dihimpit badai sempurna. Tekanan geopolitik global merembes ke dapur rumah tangga. Eskalasi konflik di Timur Tengah mengubah wajah dunia. Lompatan harga minyak benar-benar merepotkan warga dunia.
Di negeri kita, kondisi fiskal terjepit oleh njomplangnya pendapatan dan pengeluaran. Defisit anggaran bukan lagi angka abstrak. Ia adalah realitas pahit. Harga beras dan kebutuhan pokok melonjak. Minyak goreng meroket. Padahal, Indonesia adalah raksasa produsen sawit dunia. Biaya pendidikan mencekik. Rakyat kecil, tulang punggung ekonomi, kian terhimpit dan hanya bisa menjerit. Daya beli anjlok.
Ironisnya, di saat rakyat menderita, kesenjangan kian melebar. Gaya hidup hedon para elite kontras dengan derita warga jelata. Kekayaan dipamerkan lewat media sosial. Kolusi penguasa dan pengusaha terpampang dengan telanjang.
Kurban, Kekuasaan, dan Amanah
Di sinilah esensi kurban menjadi relevan. Kurban mengajarkan tazkiyah, atau penyucian harta dan jiwa. Sekaligus. Ia menuntut pelepasan keterikatan materi demi nilai spiritual. Pertanyaannya sederhana: apakah para pemegang amanah telah berkurban? Apakah mereka rela mengorbankan ego dan kepentingan golongan demi kemaslahatan rakyat? Ataukah jabatan justru dijadikan ladang akumulasi kekayaan?
Ketidakadilan hukum adalah luka terbuka. Ia menggerogoti kepercayaan publik. Kisah Kakek Mujiran di Lampung, yang nyaris mendekam di penjara setelah PTPN menuduhnya mencuri sisa getah karet, hanyalah satu contoh. Kisah senada tentang kepiluan wong cilik saat berhadapan dengan hukum dan aparatnya, ramai menghiasi berita negeri ini.
Sebaliknya, koruptor kelas kakap justru berlindung di balik kemewahan. Dengan hartanya, mereka membeli aparat dan keadilan. Orang-orang ini bebas lolos melalui celah hukum. Ini adalah pengkhianatan terhadap rasa keadilan. Islam menolak ketidakadilan. Allah SWT tegas dalam Surah An-Nisa ayat 135:
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu…”
Ayat ini jelas. Keadilan harus tegak tanpa pandang bulu. Bahkan jika merugikan diri sendiri atau golongan. Jika para pejabat gagal meneladani ini, mereka telah mengkhianati amanah.
Rasulullah SAW juga memberi peringatan keras. Pemimpin yang tidak amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam hadits riwayat Ahmad, beliau bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”
Pertanggungjawaban ini bersifat mutlak. Ia terjadi di hadapan Allah SWT. Idul Adha harus menjadi momentum introspeksi. Bagi rakyat, ini ujian kesabaran. Tapi bagi penguasa, ia peringatan keras. Kekuasaan adalah titipan, bukan hak milik. Daging kurban yang dibagikan seharusnya menjadi simbol solidaritas. Bukan sekadar formalitas tahunan untuk membersihkan dosa sambil melanggengkan ketidakadilan struktural.
Kita butuh kepemimpinan berjiwa Ibrahim. Pemimpin yang berani mengorbankan apa yang paling dicintai—ego dan harta haram—demi kebenaran. Tanpa integritas moral dari para elite, ritual kurban hanya akan menjadi tontonan kosong. Ia akan kehilangan ruh di tengah tangisan rakyat.
Mari jadikan Idul Adha tahun ini sebagai titik balik. Jangan hanya menyembelih hewan. Sembelihlah keserakahan. Potonglah ketidakadilan. Bunuh kelalaian hati. Semoga cahaya Idul Adha mampu menerangi jalan keluar dari krisis multidimensi ini. Mari kembalikan martabat rakyat. Tegakkan kembali keadilan yang selama ini dirindukan. []
[Penulis adalah wartawan wartawan senior]
