Di tengah situasi ekonomi yang masih sulit, sektor UMKM ternyata masih menjadi bisnis yang menjanjikan bagi industri jasa keuangan, terutama perbankan. Belakangan, peluang tersebut juga semakin banyak digarap industri Pinjaman Daring (Pindar) yang terus memperbesar penyaluran pembiayaan kepada UMKM.
Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan, pembiayaan UMKM lintas sektor yang hingga Juni 2026 mencapai Rp1.948,72 triliun, tumbuh 2,18% secara tahunan. Perbankan masih mendominasi dengan porsi 82,44% atau sekitar Rp1.519,35 triliun. Namun, pertumbuhan pembiayaan juga datang dari kanal lain. Pembiayaan Pindar kepada UMKM mencapai Rp35,12 triliun, melonjak 23,25% secara tahunan.
Di sektor perbankan, ekspansi pembiayaan UMKM juga menunjukkan dinamika yang berbeda di masing-masing bank. BNI mencatat pertumbuhan kredit UMKM non-KUR sebesar 17,1% secara tahunan menjadi Rp52 triliun pada semester I 2026. Pada periode yang sama, BCA menyalurkan kredit UMKM sebesar Rp134,6 triliun, tumbuh 6%, sedangkan kredit segmen UKM Bank Mandiri mencapai sekitar Rp85 triliun dengan pertumbuhan 2,48%.
Bagi sebagian bank, UMKM memang masih menjadi salah satu primadona. Karena itu, beberapa bank berlomba menunjukkan komitmennya untuk mendukung pengembangan bisnis UMKM.
BRI adalah salah satunya. Bank tersebut terus memperkuat perannya dalam mendorong pemberdayaan UMKM. Komitmen BRI dalam memperkuat ekosistem UMKM juga terlihat dari inisiatif penyaluran pembiayaan berkelanjutan. Hingga akhir Triwulan I 2026, portofolio kredit UMKM BRI mencapai sekitar Rp1.211 triliun, menjadikan BRI sebagai bank dengan portofolio kredit UMKM terbesar di Indonesia. Capaian tersebut menegaskan konsistensi BRI sebagai bank yang fokus pada pemberdayaan UMKM, sekaligus memastikan pelaku usaha tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga pendampingan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan tumbuh secara berkelanjutan.
Selain pembiayaan, berbagai program pemberdayaan terus dioptimalkan sebagai bagian dari strategi BRI dalam mendorong ekonomi kerakyatan sekaligus mendukung agenda Danantara untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Hingga Juni 2026, program Desa BRILiaN telah menjangkau lebih dari 5 ribu desa di seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat ekonomi desa. Selain itu, melalui program KlasterkuHidupku, BRI telah mengembangkan lebih dari 43.337 klaster usaha guna membangun ekosistem usaha produktif berbasis komunitas.
Bukan Cuma Pembiayaan
Di sisi lain, OJK menilai tantangan UMKM bukan hanya ketersediaan pembiayaan. Sebagian pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan kapasitas dan legalitas usaha, pencatatan keuangan, informasi pasar, serta keterhubungan dengan rantai pasok. Karena itu, pembiayaan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas, pendampingan, akses pasar, dan digitalisasi.
Pendekatan ini tercermin dalam POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. Kebijakan tersebut mendorong bank dan lembaga jasa keuangan nonbank menyediakan pembiayaan yang lebih mudah, cepat, tepat, dan inklusif dengan tetap menerapkan tata kelola serta manajemen risiko. Skema pembiayaan juga dapat disesuaikan dengan karakteristik dan siklus usaha, termasuk melalui supply chain financing dan pemanfaatan teknologi informasi.
Melalui keterangan persnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pengembangan UMKM perlu didukung sinergi lintas kementerian/lembaga dan industri jasa keuangan agar berjalan lebih terstruktur dan berkesinambungan.
OJK juga mendorong pembentukan Working Group Akselerasi dan Peningkatan Efektivitas Pembiayaan UMKM untuk mengoordinasikan kebijakan serta mengidentifikasi peluang sinergi dan hambatan regulasi.
Terkait dengan trend pertumbuhan pembiayaan UMKM dari sektor pindar, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan saat ini Pindar telah menjadi alternatif pendanaan yang penting bagi UMKM.
“Industri Pindar memiliki posisi yang semakin penting dalam menyediakan alternatif pendanaan bagi UMKM,” kata Agusman.
Pertumbuhan Pindar menunjukkan semakin beragamnya kanal pembiayaan yang dapat dimanfaatkan UMKM. Bagi perbankan, perkembangan ini tidak semata-mata menjadi persaingan, tetapi juga bagian dari perubahan lanskap pembiayaan yang menuntut inovasi dan kolaborasi.
Pada saat yang sama, pendekatan terhadap kelayakan pembiayaan mulai bergeser. Sistem keuangan didorong untuk tidak hanya melihat agunan, tetapi juga potensi usaha, arus kas, transaksi, dan keterhubungan UMKM dalam ekosistem bisnis.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri menegaskan pentingnya perubahan paradigma tersebut. “Bukan hanya UMKM yang harus bankable, sistem keuangan kita juga harus semakin UMKM-able. Pembiayaan seharusnya mengikuti aktivitas ekonomi, bukan semata-mata menunggu proposal kredit,” ujarnya.
Dengan demikian, tantangan ke depan bukan sekadar memperbesar jumlah pembiayaan yang disalurkan. Perbankan perlu mengambil peran lebih luas sebagai penghubung dalam ekosistem UMKM—mengintegrasikan pembiayaan dengan data, pendampingan, digitalisasi, akses pasar, dan rantai pasok. Pertumbuhan Pindar sekaligus menunjukkan bahwa ekosistem tersebut semakin beragam dan membutuhkan kolaborasi antarpelaku.
Jadi, ini bukan sekadar perlombaan siapa yang paling banyak menyalurkan kredit UMKM. Ukuran keberhasilan pembiayaan bukan hanya seberapa besar dana yang tersalurkan, tetapi seberapa jauh pembiayaan tersebut mampu mendorong UMKM tumbuh, naik kelas, dan menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. (drp)
