Kesejahteraan sebuah negara diukur dari bagaimana ia memperlakukan anggota masyarakatnya yang paling lemah. Itu yang dikatakan Mohandas Karamchand Gandhi. Dia pemimpin gerakan satyagraha dan kemerdekaan India yang enggan menduduki jabatan resmi kenegaraan apa pun karena, buat dia, kekuasaan merusak, saya ngin melayani, bukan memerintah.
Ciri negara sejahtera dapat dirangkum dalam “3 pilar” istilah awam: Tidak miskin, punya kerja; Punya rumah; dan Kebutuhan dasar terpenuhi. Atau, dalam terminologi yang rada lebih terurai, Pertama, umur panjang, sekolah tinggi, sehat, kualitas SDM bagus; Kedua, lingkungan bersih, aman, toleransi; Ketiga, hidup tenang dan bermartabat.
Dalam kategori yang lebih teknis, parameter pengukur kesejahteraan masyarakat biasanya terbagi atas tiga kelompok besar: Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Ini yang lazim dipakai BPS, Bappenas, dan PBB. Parameter ekonomi, mengukur “daya beli & kemandirian” Pendapatan per Kapita Tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi/PDRB, ketimpangan/Gini Ratio
Parameter sosial diukur lewat Indeks Pembangunan Manusia/IPM (Angka Harapan Hidup, Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, Standar Hidup Layak: Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu, Akses Air Bersih & Sanitasi Layak, Akses Listrik & Internet, Tingkat Kriminalitas, Tingkat Keterlibatan Sosial/Budaya
Parameter lingkungan dan infrastruktur menjawab apakah tempat tinggalnya layak, Akses Jalan, Transportasi, Jembatan; Kualitas Lingkungan: Pencemaran, ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah; Ketahanan Pangan: Apakah cukup pangan untuk setahun. Parameter tambahan: Indeks Kebahagiaan.
***
Sebuah kajian akademilk serius pernah digelar pada tahun 2013. Inisiatornya KPK. Lembaga rasuah ini menggandeng sejumlah pakar internasional dan lembaga untuk mengaudit tata kelola SDA secara khusus di sektor pertambangan, dengan tujuan menghitung total lost pendapatan negara (pajak yang tidak dibayar, royalti yang tidak disetor, illegal mining, dan lain-lain) yang seharusnya masuk tapi hilang karena sistem bocor.
Rekomendasi hasil kajian sama sekali tidak mengejutkan dan mudah diduga: Kalau tata kelola pertambangan diperbaiki, celah korupsi ditutup, dan semua pendapatan negara dari tambang masuk ke kas negara, maka uangnya cukup untuk ‘menggaji’ setiap warga Indonesia Rp20 juta per bulan tanpa kerja. Ini yang kerap dikutip Mahfud MD, Menko Polhukam 2019-2024, dari studi yang diinisiasi Ketua KPK 2011-2015, Abraham Samad.
Mahfud MD mengulang pernyataan Samad untuk menyorot besarnya potensi kerugian dari “mafia tambang”, dengan menambahkan, “Itu baru pertambangan; belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian”. Mahfud sering mengaitkan ‘kebocoran income negara secara ugal-ugalan’ ini dengan kasus besar seperti korupsi timah PT Timah 2015-2022 di Bangka Belitung, yang menurut Kejagung memicu kerugian lingkungan Rp271 Triliun.
Kesimpulannya, sebagaimana disampaikan Ketua KPK saat itu, selama masih ada izin ganda, data nggak nyambung, dan tambang ilegal, maka total lost itu akan terus besar. Menindaklanjuti temuan besar tersebut, KPK melakukan supervisi kepada berbagai pihak terkait: Kemen-ESDM, Kejaksaan, Pemda, TNI-Polri, semata-mata demi perbaikan tata kelola.
Kerisauan Mahfud saat menyatakan “itu baru pertambangan; belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian” mengisyaratkan alangkah wah-nya rimba raya sumber kebocoran income negara yang tak tersentuh sepanjang 81 tahun Republik merdeka. Naasnya, studi sektor tambang yang ditekuni KPK, berhenti begitu saja sebagai sepercik shock therapy sunyi, tanpa keberlanjutan. Lalu, semua masalah kembali kepada khittahnya: business as usual.
Kontribusi pajak yang sudah 82%-83% sumber APBN itu malah (hendak) ditingkatkan proporsinya. Arkian pesepeda bakal dipajaki juga. Kayak zaman Hindia Belanda 1800-1942 saja. Sikap lazy blood dan bebal kreativitas itu jelas kian menggencet grass root, bahkan sebagian kelas menengah. Amat logis jika Mahfud dengan sadar memprovokasi gerakan tolak bayar pajak.●(Mardanus)
