PeluangNews, Jakarta – Pemerintah memberi tugas kepada Danantara untuk bisa melakukan evaluasi menyeluruh pada proyek-proyek hilirisasi yang akan didanai badan itu, sehingga investasi negara bisa efektif.
Hal tersebut dikemukakan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025).
“Itu menjadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan beberapa menteri terkait,” kata Rosan.
Menurut dia, beberapa program yang akan dianalisa dan dievaluasi oleh Danantara (ada) di berbagai bidang, baik itu refinery (kilang) dengan teknologi baru ataupun beberapa bidang yang lain. Pada intinya akan evaluasi secara independen.
Rosan yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi itu mengatakan, proyek-proyek hilirisasi yang akan didanai dan dievaluasi menyeluruh oleh Danantara nantinya harus bersifat sudah matang.
Hal itu berarti proyek yang diajukan untuk didanai Danantara harus mengantongi keseluruhan perizinan, baik terkait lahan, terkait analisis dampak lingkungan, maupun izin-izin yang memang perlu diurus ke kementerian terkait.
Aspek kematangan proyek yang sudah disiapkan itu menjadi penting karena Danantara akan melakukan pemeriksaan menyeluruh, baik dari sisi faktor risiko, aspek keuntungan, maupun dampak untuk penciptaan lapangan kerja yang baru bagi masyarakat dari proyek terkait.
“Dengan itu (proyek matang yang diajukan untuk ditinjau), Danantara bisa melakukan evaluasi-evaluasi secara komprehensif. Apabila investment komite kita sudah menyatakan ini layak investasi, kita harapkan itu segera langsung berjalan,” ujar Rosan.
Dengan adanya analisis dan evaluasi dari Danantara, dia mengharapkan nantinya calon investor dari dalam maupun luar negeri bisa memiliki kepercayaan yang lebih dalam menanamkan modalnya pada proyek-proyek hilirisasi.
Evaluasi ini juga diharapkan Rosan bisa menjaga nilai dari konsep industrialisasi yang dijalankan pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto agar industrialisasi bisa dilakukan bertanggung jawab dengan tetap menjaga aspek keberlanjutan, termasuk lingkungan. []
