PeluangNews, Jakarta – Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mendorong penggunaan merek kolektif sebagai strategi untuk memperkuat Koperasi Merah Putih dan meningkatkan daya saing koperasi desa di pasar nasional maupun internasional. Menurut Bamsoet, koperasi di Indonesia memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi lokal, namun masih menghadapi persoalan mendasar dalam hal kelembagaan, model bisnis, dan penguatan produk.
Data Kementerian Koperasi tahun 2025 mencatat jumlah koperasi di Indonesia mencapai sekitar 220 ribu unit, tetapi tidak semuanya aktif dan produktif. Sebagian besar koperasi masih stagnan, bahkan hanya tersisa secara administratif tanpa aktivitas ekonomi yang nyata.
Kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga masih berada di kisaran 5 persen, tertinggal dibanding negara dengan ekosistem koperasi maju seperti Korea Selatan dan Jepang. Mayoritas koperasi di Indonesia masih bergerak di sektor simpan pinjam dengan skala usaha kecil, sehingga dampaknya terhadap penguatan ekonomi riil belum signifikan.
“Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kita memiliki jumlah koperasi yang besar, tetapi kualitas dan keberlanjutannya masih lemah. Pembenahan koperasi tidak cukup berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi harus menyentuh model bisnis dan daya saing produk,” ujar Bamsoet.
Pernyataan itu disampaikan Bamsoet saat peluncuran buku Penguatan Koperasi Merah Putih Melalui Produk Lokal Berbasis Merek Kolektif karya Dewi Tenty Septi Artiany di Parle Senayan, Kamis (30/4/2026).
Dalam pandangannya, salah satu hambatan terbesar dalam pengembangan koperasi produksi adalah belum adanya produk unggulan yang memiliki identitas merek kuat di pasar. Padahal banyak koperasi desa memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, hingga kerajinan, tetapi belum terintegrasi dalam sistem produksi dan pemasaran yang solid.
Kondisi tersebut membuat banyak produk koperasi sulit bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional. Karena itu, Bamsoet menilai penerapan merek kolektif dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat posisi koperasi.
Melalui skema merek kolektif, koperasi dapat melakukan standardisasi kualitas produk, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat promosi secara terpusat. Model ini dinilai telah berhasil diterapkan di berbagai negara, termasuk koperasi susu di Eropa yang mampu menembus pasar global melalui pengelolaan merek secara profesional.
“Melalui merek kolektif, anggota koperasi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Mereka terhubung dalam satu ekosistem produksi dan pemasaran yang saling menguatkan. Ini akan meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan anggota,” kata Bamsoet.
Ia menegaskan, Koperasi Merah Putih harus diarahkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Artinya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro, tetapi juga menjadi pusat konsolidasi produksi, pengolahan, hingga distribusi hasil usaha masyarakat desa.
Dengan pendekatan tersebut, koperasi diyakini mampu memotong rantai distribusi yang panjang sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal di tingkat desa.
“Kita ingin koperasi menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Ketika produk lokal memiliki merek yang kuat dan sistem distribusi yang efisien, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat di sekitar koperasi,” jelas Bamsoet.
Bamsoet juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta agar penguatan koperasi berjalan optimal. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar Koperasi Merah Putih tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem ekonomi nasional yang terintegrasi.
“Jika dikelola dengan serius, Koperasi Merah Putih berbasis merek kolektif dapat menjadi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Ini bukan sekadar program, tetapi strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal,” pungkas Bamsoet. (Aji)
