PeluangNews, Manila, Filipina – Negara-negara ASEAN resmi menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), sebuah perjanjian regional yang menjadi tonggak penting dalam upaya mengintegrasikan ekonomi digital kawasan. Kesepakatan ini diharapkan membuka peluang pasar lintas negara, memperlancar perdagangan digital, serta memperkuat daya saing pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Penandatanganan DEFA dilakukan di Manila, Filipina pada Sabtu (14/11), bersamaan dengan pertemuan ke-28 ASEAN Economic Community Council. Perjanjian tersebut kemudian diserahkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Dr. Kao Kim Hourn oleh Presiden Filipina sekaligus Ketua ASEAN 2026 Ferdinand R. Marcos Jr. dalam pembukaan KTT ASEAN ke-49 pada Minggu (15/11).
“Kami berharap setelah penandatanganan hari ini, ASEAN dapat mempercepat proses ratifikasi. Sementara proses ratifikasi berjalan, kami juga menyiapkan rencana implementasi agar siap pada Mei tahun depan ketika DEFA mulai berlaku,” ujar Kao Kim Hourn.
DEFA menandai langkah besar ASEAN dalam membangun ekonomi digital regional yang terbuka, aman, saling terhubung, kompetitif, dan inklusif. Perjanjian ini diharapkan mulai berlaku pada awal 2027.
Bagi Indonesia, kesepakatan tersebut menjadi peluang strategis untuk memperluas pasar ekonomi digital sekaligus meningkatkan daya saing nasional di tengah transformasi ekonomi global.
Pemerintah Indonesia menilai DEFA berpotensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru (new engine of growth). Dengan populasi ASEAN sekitar 693 juta jiwa, integrasi ekonomi digital kawasan membuka kesempatan bagi pelaku usaha Indonesia untuk menjangkau konsumen lintas negara, tanpa hanya bergantung pada pasar domestik.
Potensi tersebut semakin relevan mengingat nilai Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai US$446 miliar pada 2035 berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2026. Implementasi DEFA diharapkan mendukung pencapaian potensi tersebut melalui perluasan pasar digital dan peningkatan transaksi lintas negara.
Salah satu manfaat yang diharapkan adalah semakin efisiennya perdagangan regional melalui digitalisasi dokumen perdagangan, penyederhanaan prosedur kepabeanan, serta penguatan konektivitas ASEAN Single Window. Harmonisasi sistem perdagangan elektronik, termasuk pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik, berpotensi mengurangi biaya transaksi dan mempercepat proses ekspor-impor.
Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan UMKM Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke rantai pasok regional dan memasarkan produknya ke konsumen di negara-negara ASEAN.
“Sebagai langkah penting untuk menerjemahkan komitmen DEFA ke dalam implementasi konkret, Indonesia mendukung percepatan penyusunan ASEAN DEFA Implementation Plan dengan mempertimbangkan kesiapan domestik masing-masing negara serta memastikan keterkaitan dan konsistensi dengan Rencana Strategis AEC 2026-2030.”
Integrasi juga mencakup sektor pembayaran digital. DEFA diharapkan mendorong konektivitas sistem pembayaran lintas negara, termasuk melalui perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di kawasan ASEAN. Konektivitas ini akan mempermudah masyarakat Indonesia bertransaksi di negara mitra, sekaligus memudahkan wisatawan dari negara ASEAN yang telah terhubung dengan sistem tersebut berbelanja di Indonesia.
Di luar perdagangan dan pembayaran, DEFA juga membuka ruang kerja sama pengembangan teknologi dan sumber daya manusia digital. Penguatan kompetensi melalui program peningkatan dan pembaruan keterampilan (upskilling dan reskilling) diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja yang mampu menjawab kebutuhan industri digital masa depan.
Kerja sama pengembangan teknologi baru juga menjadi perhatian, terutama dalam bidang kecerdasan artifisial (AI), keamanan siber, pusat data (data center), dan komputasi awan (cloud computing). Indonesia berharap dapat meningkatkan kapasitas teknologi nasional, sehingga tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu mengembangkan teknologi digital.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah penguatan kepercayaan dalam ekosistem digital. DEFA diharapkan memperkuat pelindungan data pribadi, keamanan transaksi, serta kerja sama penanganan penipuan daring (online scams). Hal ini penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan perlindungan konsumen dan keamanan masyarakat.
Bagi Indonesia, berbagai agenda tersebut juga sejalan dengan reformasi struktural, penguatan tata kelola ekonomi digital, serta peningkatan kepastian hukum dan iklim investasi. Penguatan kualitas regulasi dan keselarasan kebijakan nasional dengan standar internasional turut mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Pasca-penandatanganan, Pemerintah Indonesia akan memprioritaskan percepatan proses ratifikasi, penyiapan regulasi domestik, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan kesiapan implementasi DEFA.
Langkah tersebut mencakup identifikasi kebutuhan penyesuaian regulasi, penguatan kelembagaan, serta pengembangan kapasitas dan infrastruktur digital nasional.
Pemerintah juga akan melibatkan pelaku usaha, asosiasi industri, dan masyarakat dalam proses implementasi agar manfaat integrasi ekonomi digital ASEAN dapat dirasakan secara luas. Dengan demikian, DEFA tidak hanya diharapkan memperbesar pasar digital kawasan, tetapi juga mendorong penguasaan teknologi, menciptakan peluang kerja berkualitas, dan memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan ekonomi digital regional.
