PeluangNews, Jakarta – Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah besar dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Meski menunjukkan tren perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, angka kematian ibu saat melahirkan masih berada jauh di atas target global yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 mencatat AKI Indonesia sebesar 144 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut memang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya, namun masih dua kali lipat lebih tinggi dari target SDGs yang menargetkan AKI turun menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup pada 2030.
Dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM, Dr. dr. Eugenius Phyowai Ganap, M.Kes., Sp.O.G., Subsp.Obginsos, menilai capaian tersebut patut diapresiasi, tetapi tidak boleh membuat semua pihak lengah.
“Artinya, dalam lima tahun ke depan kita masih memiliki pekerjaan besar untuk mencapai target tersebut,” ujarnya, Senin (15/6).
Menurut Phyowai, tingginya angka kematian ibu tidak bisa dijelaskan hanya dari satu faktor. Ketersediaan tenaga kesehatan memang menjadi komponen penting, namun keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan sarana-prasarana dan sistem pelayanan kesehatan yang mampu bekerja secara optimal.
“Kita membutuhkan sistem kesehatan yang resilien. SDM yang baik tidak akan optimal apabila sarana-prasarana tidak memadai atau sistem rujukan tidak berjalan dengan baik. Selain itu, kemampuan deteksi dini juga menjadi faktor yang sangat penting,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah berupaya memperbaiki distribusi tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis kandungan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang membutuhkan pengawasan dan dukungan lebih kuat.
“Diperlukan mekanisme reward and punishment yang jelas agar tenaga kesehatan yang telah mendapat pendidikan dan penugasan dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai kebutuhan daerah,” katanya.
Phyowai menilai perbedaan angka kematian ibu antarwilayah tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi perkotaan atau pedesaan. Faktor yang lebih dominan justru adalah keterlambatan penanganan atau yang dikenal sebagai three delays dalam kasus kegawatdaruratan maternal.
Keterlambatan pertama terjadi ketika keluarga atau fasilitas kesehatan primer gagal mengenali tanda bahaya dan melakukan deteksi dini. Keterlambatan kedua berkaitan dengan proses transportasi dan rujukan menuju fasilitas kesehatan yang memiliki layanan lebih lengkap.
“Hambatannya bisa berbeda-beda. Di Papua misalnya karena faktor geografis, sementara di kota besar bisa karena kemacetan. Bahkan banyaknya pilihan rumah sakit kadang justru menimbulkan kebingungan dalam menentukan tempat rujukan yang tepat,” ungkapnya.
Padahal, dalam kondisi kegawatdaruratan obstetri terdapat golden period yang sangat menentukan keselamatan ibu dan bayi.
Selain penguatan layanan kesehatan, Phyowai menekankan pentingnya pengendalian angka kelahiran dan perencanaan kehamilan sebagai bagian dari strategi menurunkan AKI. Sebab, indikator AKI dihitung berdasarkan jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.
Menurutnya, penggunaan kontrasepsi memiliki peran besar dalam mencegah kehamilan yang tidak direncanakan atau unwanted pregnancy sehingga risiko kesehatan ibu dapat ditekan.
“Di sinilah peran kontrasepsi menjadi sangat penting. Kontrasepsi membantu mencegah kehamilan yang tidak direncanakan sehingga risiko kesehatan ibu dapat ditekan,” tuturnya.
Saat ini, penyebab utama kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh perdarahan, hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsia, serta infeksi. Namun, ia mengingatkan adanya tren baru yang mulai mendapat perhatian, yakni meningkatnya kasus kematian ibu akibat penyakit penyerta yang sebelumnya tidak terdeteksi.
“Sekarang mulai muncul tren peningkatan kematian akibat penyebab lain, misalnya penyakit jantung bawaan yang baru terdeteksi saat kehamilan,” katanya.
Karena itu, Phyowai menilai pendekatan pre-conception care atau pelayanan kesehatan sebelum kehamilan perlu diperkuat. Melalui pemeriksaan kesehatan sebelum merencanakan kehamilan, berbagai faktor risiko dapat diketahui lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi menjadi lebih serius.
“Idealnya, seorang perempuan memeriksakan kondisi kesehatannya terlebih dahulu sebelum merencanakan kehamilan agar berbagai faktor risiko dapat dideteksi dan ditangani sejak awal,” ujarnya.
Ia berharap peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan reproduksi, pemerataan layanan kesehatan, penguatan sistem rujukan, serta penerapan perawatan sebelum kehamilan dapat menjadi langkah strategis untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan mendukung pencapaian target SDGs 2030.
