Sebanyak 14 pengembang nakal di Jabodetabek yang terlibat dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Mereka dinilai menyalahgunakan tata kelola anggaran negara hingga Rp2,53 triliun. Menurut Irjen Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Heri Jerman, setiap pengembang nakal itu membangun antara 1.000 sampai 1.200 unit rumah dalam program FLPP.
Adapun penyalahgunaan tata kelola tersebut tercermin pada mutu rumah terbangun yang di bawah standar rumah layak. “Bayangkan, sebagian penghuni meninggalkan rumah tersebut setelah hanya tiga bulan dihuni,” kata Heri. Sebanyak 60% dana dalam program FLPP pada tahun lalu berasal dari anggaran negara, sementara 40% berasal Badan Layanan Usaha Kementerian Keuangan, yakni PT Sarana Multigriya Finansial.
Dengan kata lain, total anggaran negara yang tata kelolanya disalahgunakan 14 pengembang tersebut sekitar Rp1,5 triliun. Harga rumah FLPP di Jabodetabek mencapai Rp185 juta per unit pada tahun lalu. Dengan demikian, 14 pengembang nakal tersebut berkontribusi sekitar 14% dari total anggaran program FLPP tahun lalu senilai Rp18 triliun.
Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah diminta untuk melakukan audit. Ini penting guna memastikankan apakah pembangunan rumah di bawah standar tersebut telah merugikan negara atau tidak. Secara bersamaan, Kemen PKP menginstruksikan ke-14 pengembang untuk memperbaiki rumah yang telah telanjur dihuni. Opsi lainnya, masalah ini dibawa ke aparat penegak hukum.
Kabar baiknya, kriteria pengembang nakal segera diperluas. Perluasan kriteria tersebut akan mencakup pengembang yang tidak membangun rumah, membangun rumah tidak layak fungsi, dan tidak memperhatikan AMDAL dalam konstruksi. Karena itu, dalam waktu dekat Heri berencana membangun pusat panggilan agar nasabah program FLPP dapat melakukan aduan terkait huniannya.
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) bakal menindak 4.000 pengembang properti yang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya, Presdir BTN Nixon Napitupulu mengatakan, merekalah penyebab ribuan sertifikat Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bermasalah. Ada 120 ribu unit rumah KPR yang belum memiliki sertifikat sejak 2019. Pihak BTN tengah berupaya menyelesaikan masalah tersebut sebelum memulai program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi salah satu program besar dari Presiden Prabowo Subianto.●
