PeluangNews, Bali – Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman, menekankan pentingnya penguatan ekosistem digital dan kemitraan usaha sebagai langkah strategis untuk mempercepat transformasi pelaku UMKM agar mampu naik kelas.
Saat memberikan sambutan pada acara Tribun Bali Award di Denpasar, Bali, Jumat, 29 Mei 2026, Bagus menyampaikan bahwa sektor UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam meningkatkan nilai tambah produk, kreativitas, produktivitas, serta konektivitas usaha agar dapat berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.
Menurutnya, sekitar 97 persen UMKM di Indonesia masih berada pada skala mikro. Karena itu, upaya mendorong pelaku usaha untuk berkembang ke level yang lebih tinggi perlu dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak serta penguatan ekosistem usaha yang berkelanjutan.
Bagus juga mengapresiasi berbagai inisiatif digital dan kehadiran platform lokal yang selama ini membantu memperluas pemasaran produk UMKM. Kehadiran platform tersebut dinilai mampu membuka peluang lebih besar bagi produk dalam negeri untuk masuk ke rantai pasok dan pasar yang lebih luas.
Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, dunia usaha, dan platform digital menjadi kunci dalam memperluas akses pasar bagi UMKM di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, Bagus mengungkapkan bahwa peluang pasar bagi UMKM sebenarnya sangat besar. Salah satunya berasal dari belanja barang dan jasa pemerintah yang nilainya mencapai sekitar Rp1.100 triliun per tahun, dengan ketentuan minimal 40 persen dialokasikan untuk produk UMKM.
Baca Juga: Kementerian UMKM akan Perkuat Pembiayaan UMKM Sektor Perikanan dan Pertanian Dukung Ketahanan Pangan
Selain itu, pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan platform PaDi UMKM yang dikembangkan oleh BUMN untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan peluang kerja sama bisnis di berbagai daerah. umkm naik kelas
“Potensi belanja pemerintah mencapai Rp1.100 triliun dan 40 persen di antaranya diperuntukkan bagi produk UMKM. Di samping itu, terdapat platform PaDi UMKM milik BUMN yang dapat dimanfaatkan. Karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong para pelaku UMKM agar mampu menangkap peluang pasar yang tersedia,” ujar Bagus.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut memperkenalkan SAPA UMKM, platform digital yang tengah dikembangkan Kementerian UMKM sebagai superapps layanan terpadu bagi pelaku usaha.
Platform ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan yang dibutuhkan UMKM dalam satu sistem, mulai dari pengurusan legalitas usaha, sertifikasi, akses pembiayaan, hingga pendampingan dan pengembangan usaha.
Melalui SAPA UMKM, pelaku usaha nantinya dapat mengakses berbagai layanan secara lebih mudah dan terintegrasi, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), Online Single Submission (OSS), sertifikasi halal, akses pembiayaan, hingga dukungan ekspor.
Selain mendorong digitalisasi, Kementerian UMKM juga terus memperkuat ekosistem kemitraan berbasis klaster yang menghubungkan usaha mikro, kecil, menengah, dan perusahaan besar melalui skema holding UMKM.
Bagus menjelaskan bahwa pendekatan tersebut diharapkan dapat menciptakan agregasi pasar, meningkatkan standardisasi produk, serta memperluas akses pembiayaan dan pemasaran bagi UMKM di berbagai sektor.
Menurutnya, skema holding UMKM akan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha melalui pengembangan bisnis yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Bagus menegaskan Kementerian UMKM akan terus berperan sebagai kolaborator sekaligus integrator yang menjembatani produsen skala kecil dengan pasar yang lebih luas. Upaya tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
“UMKM harus terhubung dengan ekosistem yang lebih besar agar dapat tumbuh secara berkelanjutan dan menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional,” kata Bagus. (RO)
