Peluang News, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, pihaknya menargetkan pembangunan infrastruktur melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dapat mencapai Rp544,48 triliun pada 2025 – 2029.
Pembangunan infrastruktur, katanya, tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran usai pagu Kementerian PU TA 2025 dipangkas hingga Rp81,38 triliun dan hanya tersisa Rp29,57 triliun.
“Kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien,” ujar Doddy, dalam keterangan resmi, Senin (10/2/2025).
Dia mengatakan ruang investasi jumbo hingga Rp544,48 triliun itu dibutuhkan untuk mendukung pembangunan 11 proyek sumber daya air (SDA), 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman.
Dengan keterlibatan pihak swasta, lanjut Doddy, pemerintah berharap proyek tersebut dapat terealisasi dengan optimal, baik dalam aspek pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan.
Menteri PU mengutarakan bahwa lewat skema KPBU ini pemerintah membuka ruang bagi para investor swasta untuk dapat mendukung pembangunan infrastruktur nasional.
Dengan model pembiayaan yang lebih fleksibel, tuturnya, pemerintah tetap berperan sebagai regulator dan pengawas guna memastikan kualitas serta keberlanjutan proyek yang dikerjakan.
Salah satu sektor infrastruktur yang menjadi prioritas investasi adalah pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan.
Sebab, Infrastruktur ini tidak hanya mendukung ketahanan air dan konektivitas nasional, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan.
“Bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sementara jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi,” ujar Menteri Doddy.
Dengan terbukanya peluang investasi dan upaya peningkatan pendanaan, dia mengharapkan sektor infrastruktur di Indonesia semakin berkembang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat.
“KPBU bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga upaya mendorong inovasi serta memperkuat soft-skill dan hard-skill tenaga kerja nasional,” kata Doddy, menambahkan. []
