PeluangNews, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan wakilnya, Fadli Tri Hartono, ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/10/2026) sore.
Pertemuan tersebut diunggah akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet pada Senin (5/10/2026) pagi.
Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Badan Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat.
“Presiden menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan,” tulis akun tersebut.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis Senin pagi mengatakan, Presiden memberi perhatian khusus pada cara pemerintah menyampaikan program kepada publik agar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Selain menyampaikan informasi, Prabowo juga meminta Bakom untuk mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden.
“Dengan demikian, setiap kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh, sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah,” tulis Sekretariat Kabinet.
Syahganda dan Fadli baru dilantik pada Jumat (2/10/2026) di Istana Negara Jakarta berdasarkan Keppres Nomor 106/P Tahun 2026. Syahganda menggantikan Muhammad Qodari.
Dengan pelantikan ini, fungsi komunikasi pemerintah di era Prabowo telah empat kali berganti pimpinan.
Sebelumnya, Hasan Nasbi memimpin Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), kemudian Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Kepala Bakom pada 17 September 2025, dilanjutkan Muhammad Qodari pada 27 April 2026, dan kini Syahganda Nainggolan.
Seusai dilantik Jumat lalu, Syahganda mengatakan arahan Presiden adalah menjadikan komunikasi pemerintah sebagai alat persatuan nasional.
Ia juga berencana membentuk tim khusus untuk mempelajari algoritma dan kecerdasan buatan (AI) yang dinilai bisa memberi jarak antara pemikiran Presiden dengan masyarakat. []
