PeluangNews, Jakarta-Pemerintah mempercepat penanganan persoalan sampah nasional setelah kondisi pengelolaan sampah dinilai telah memasuki tahap darurat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi langkah mendesak, terutama setelah sejumlah kejadian yang menimbulkan korban jiwa akibat bencana sampah.
“Karena kita ini sudah masuk kategori darurat sampah. Buktinya, sudah ada yang menimbulkan korban jiwa. Kemarin ada bencana juga. Artinya ini harus kita selesaikan cepat,” ujar Menko Zulhas, di acara Penandatanganan Bersama Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Pengembangan dan Pengelola (BUPP) Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini telah menyelesaikan tiga proyek pengolahan sampah antara lain di Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Denpasar, dan tengah mempercepat 12 proyek berikutnya yang ditargetkan rampung dalam waktu tidak lebih dari tujuh minggu. Setelah itu, 12 proyek tambahan juga akan diselesaikan dalam waktu yang sama.
“Nah, hari ini tiga sudah jadi. Kemudian setelah ini ada 12 lagi yang tidak lebih dari tujuh minggu. Lalu 12 lagi juga tidak lebih dari tujuh minggu. Itu akan kita selesaikan cepat agar semuanya bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penyelesaian 32 kawasan aglomerasi pengelolaan sampah sebagai tahap awal. Namun, capaian tersebut baru mencakup sekitar 24 hingga 25 persen dari total persoalan sampah nasional.
“Kalau 32 aglomerasi itu selesai semua, baru kita menyelesaikan sekitar 24 sampai 25 persen. Masih ada sekitar 75 persen yang harus kita tangani,” ujarnya.
Zulhas juga mengungkapkan bahwa volume sampah nasional saat ini mencapai sekitar 100 ribu ton per hari. Jumlah tersebut tersebar di berbagai daerah dengan kapasitas yang berbeda, mulai dari 500 ton hingga 700 ton per hari.
Untuk mempercepat penanganan, pemerintah membuka peluang penggunaan berbagai teknologi, termasuk waste to energy di sejumlah kabupaten dan kota.
“Oleh karena itu nanti kita akan masuk ke daerah-daerah tersebut. Kalau ada yang menggunakan waste to energy silakan, kita akan buat agar lebih cepat karena ini banyak terdapat di beberapa kabupaten dan kota,” katanya.
Langkah percepatan ini merupakan bagian dari arahan Presiden yang menargetkan penanganan sampah nasional dapat diselesaikan secara bertahap hingga tahun 2029. Dalam skema tersebut, pengelolaan sampah di fasilitas publik ditargetkan selesai lebih cepat dibandingkan rumah tangga.
“Semua tempat yang bisa dikelola harus selesai di tempatnya. Kantor selesai di kantor, pasar selesai di pasar, sekolah selesai di sekolah, restoran juga demikian. Rumah tangga yang memang perlu waktu lebih panjang,” jelasnya.
Ia juga meminta kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota, untuk mengawal percepatan program tersebut agar target waktu dapat tercapai.
“Tolong Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota dikawal agar bisa selesai cepat. Kita ingin lingkungan bersih, investor juga tidak rugi karena bahan bakunya tersedia,” pungkasnya.
