PeluangNews, Jakarta – Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan bahwa kondisi global saat ini masih dibayangi oleh risiko geopolitik yang tinggi.
Salah satu faktor utama adalah eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat sejak 28 Februari 2026 yang hingga kini masih diliputi ketidakpastian, meskipun telah terdapat upaya gencatan senjata.
“Risiko geopolitik masih tinggi, dan ketidakpastian global ini sangat memengaruhi dinamika harga komoditas, khususnya energi,” ujarnya ketika berbicara dalam webinar bertajuk “Reformasi Pajak Sumber Daya Alam: Kebijakan Windfall Tax untuk Indonesia” yang digelar oleh Program Doktor Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina pada pekan ini.
Ia mengingatkan bahwa fenomena lonjakan harga komoditas bukanlah hal baru dalam sejarah ekonomi global. Pada tahun 2008, harga minyak dunia melonjak hingga di atas 100 dolar AS per barel, yang berdampak signifikan terhadap penerimaan negara-negara produsen energi, termasuk Indonesia. “Pada 2008, berkat kenaikan harga minyak, penerimaan negara kita bahkan melampaui target hingga 10 persen,” jelasnya.
Menurutnya, momentum seperti ini seharusnya dimanfaatkan melalui kebijakan fiskal yang adaptif. Ia mencontohkan pengalaman Meksiko pada 2009 yang berhasil mengamankan pendapatan negara melalui strategi hedging minyak secara masif. “Windfall tax bukanlah gagasan baru. Meksiko berhasil mengelola risiko harga minyak melalui strategi hedging menggunakan instrumen seperti put option ,” ungkapnya.
Anggito menjelaskan bahwa Indonesia bersama negara-negara berkembang lainnya seperti Aljazair, Nigeria, Kazakhstan, dan Brasil juga menikmati windfall profit dari lonjakan harga komoditas seperti batu bara, nikel, dan CPO. Namun, tanpa kebijakan yang tepat, potensi tersebut tidak akan memberikan dampak optimal bagi perekonomian nasional.
“Windfall tax dapat menjadi instrumen burden sharing untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama ketika beban subsidi energi meningkat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pembelajaran dari pengalaman APBN 2008 dan kondisi terkini, di mana struktur penerimaan negara masih didominasi oleh sektor sumber daya alam. “Kita membutuhkan payung hukum yang kuat untuk merespons dinamika pasar secara tepat sasaran, serta mendesain ekonomi yang lebih tangguh ke depan,” tambahnya.
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina, Ahmad Badawy Saluy mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa keuntungan dari sumber daya alam tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak.
“Negara harus hadir untuk memastikan keuntungan luar biasa ini hadir tidak hanya untuk segelintir pihak,” ujarnya.
Ia menambahkan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya soal optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga tentang keadilan distribusi dan keberlanjutan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus dirancang secara inklusif dan mampu menjawab tantangan ketimpangan yang berpotensi muncul akibat konsentrasi keuntungan di sektor tertentu.
Menurut dia, dalam konteks ini kebijakan windfall tax atau pajak atas keuntungan luar biasa dinilai sebagai salah satu solusi strategis untuk memastikan distribusi manfaat yang lebih adil sekaligus menjaga stabilitas fiskal nasional.
