PeluangNews, Jakarta — Pemerintah mempercepat program revitalisasi Pasar Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat, dengan target menjadikannya sebagai pasar rakyat modern berbasis digital yang lebih tertata, efisien, dan mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang.
Hal itu terungkap dalam kunjungan program revitalisasi Pasar Bendungan Hilir, Jumat (24/4/2026), yang dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo, serta Sekretaris Jenderal Induk Koperasi Pedagang Pasar (INKOPPAS) Andrian Lamemuhar.
Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Tatang Yuliono mengatakan, pemerintah kini telah menemukan titik terang terkait berbagai persoalan yang selama ini menghambat revitalisasi pasar tersebut, termasuk persoalan hukum dan status lahan.
“Alhamdulillah hari ini kita menjalankan arahan dari Pak Menko untuk mencoba mencari permasalahan yang ada di Pasar Bendungan Hilir. Kita sudah dapat titik terang, permasalahannya di mana dan kondisinya seperti apa. Ada permasalahan hukum yang memang harus kita ikuti, tetapi ada inisiatif yang sangat baik dari Pasar Jaya untuk menyelesaikannya,” kata Tatang.
Ia menjelaskan, dalam jangka pendek, fokus utama adalah penarikan kembali lahan yang memang diperuntukkan sebagai area pasar agar pembangunan Pasar Benhil yang baru bisa segera dimulai.
Menurutnya, pasar tersebut nantinya tidak hanya dibangun ulang secara fisik, tetapi juga dikembangkan menjadi pasar modern yang terintegrasi dengan sistem digitalisasi dan distribusi pangan yang lebih efektif.
“Kalau melihat posisi tanah yang ada, akan dilakukan pembangunan baru dan kemudian kita akan kembangkan suatu pasar yang modern, yang akan melibatkan digitalisasi pasar, kemudian juga sistem distribusi yang sangat efektif dan efisien,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan hadir mendampingi pedagang, termasuk terkait dukungan pembiayaan dan keberlanjutan usaha selama proses revitalisasi berlangsung.
Menurut dia, Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan PD Pasar Jaya dan Bank Jakarta untuk melihat kebutuhan para pedagang agar tidak terdampak secara ekonomi selama proses pembangunan.
“Nanti kami akan berkoordinasi, ada Bank Jakarta juga, kita akan melihat kebutuhan pedagang seperti apa, sehingga Pemprov DKI memfasilitasi para pedagang nantinya,” ujar Elisabeth.
Ia juga menegaskan, pemerintah akan menjaga agar setelah revitalisasi selesai, beban pedagang seperti biaya sewa kios tidak meningkat secara berlebihan.
“Pastinya Pasar Jaya akan hadir, Pemprov DKI akan hadir, agar supaya pedagang bisa menjalankan tugas-tugas mereka dalam melayani masyarakat terkait di pasar,” katanya.
Dukungan juga datang dari para pedagang melalui INKOPPAS. Sekretaris Jenderal INKOPPAS Andrian Lamemuhar menyebut respons pedagang terhadap revitalisasi ini sangat positif karena proyek tersebut sudah lama dinantikan.
“Respons pedagang sangat positif, karena pedagang mendorong supaya cepat. Ini sudah sangat lama. Tadi janji dari Pak Direktur Utama PD Pasar Jaya akan dilakukan secepat mungkin,” kata Andrian.
Ia menegaskan revitalisasi pasar tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga transformasi sistem bisnis dari konvensional menuju digital, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perbaikan rantai pasok.
“Revitalisasi pasar itu tidak hanya infrastruktur. Kita revitalisasi juga dari segi perubahan bisnis dari konvensional menjadi digital, kemudian sumber daya manusia supaya melek teknologi, dan juga tata cara supply chain,” ujarnya.
INKOPPAS bahkan menyiapkan satu pasar percontohan di DKI Jakarta yang dikelola koperasi secara penuh, mulai dari revitalisasi hingga digitalisasi, agar manfaat ekonominya dapat langsung dirasakan para anggotanya.
