PeluangNews, Jakarta — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan rakyat, khususnya koperasi sawit, naik kelas melalui penguatan hilirisasi. Koperasi didorong tidak hanya mengelola tandan buah segar (TBS), tetapi mampu membangun dan mengoperasikan pabrik Crude Palm Oil (CPO).
Hal itu disampaikan Ferry saat membuka Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Forum tersebut mempertemukan sejumlah organisasi petani, antara lain Serikat Petani Indonesia (SPI), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Aliansi Petani Indonesia (API), Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHSC), dan Sawit Watch.
Ferry mengatakan konferensi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk mempercepat pembentukan badan usaha koperasi sekaligus membuka jalan bagi modernisasi dan hilirisasi perkebunan rakyat.
“Besar harapannya Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat yang kedua ini bisa menjadi dasar kita untuk melakukan langkah percepatan modernisasi dan hilirisasi perkebunan rakyat,” ujar Ferry.
Menurut dia, penguatan kelembagaan koperasi menjadi bagian penting dalam mendorong petani memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari hasil perkebunan.
Baca Juga:Mendag Yakin Bursa CPO Indonesia Hadir Juni ini
Ferry mencontohkan koperasi yang memiliki kebun sawit agar tidak berhenti pada pengelolaan dan pengolahan TBS. Koperasi juga perlu didorong memiliki fasilitas pengolahan lanjutan sehingga dapat menikmati nilai tambah dari rantai industri sawit.
“Melalui forum ini, koperasi yang punya kebun sawit kita dorong untuk tidak berhenti di pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) saja, tetapi juga memiliki pabrik Crude Palm Oil (CPO) sendiri,” tegasnya.
KUD Sejahtera Jadi Contoh
Ferry mencontohkan KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, yang telah mengoperasikan pabrik CPO dengan kapasitas produksi 45 ton per jam.
Menurut Ferry, praktik tersebut dapat menjadi contoh bagi kelompok tani dan koperasi perkebunan di daerah lain. Replikasi model bisnis itu dapat diperkuat melalui pendampingan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi serta dukungan inkubasi manajemen dari kalangan akademisi dan alumni Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN).
Sementara itu, Ketua Umum SPI Henry Saragih menilai Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II menjadi momentum penting untuk memastikan tanah objek reforma agraria (TORA), khususnya yang berasal dari pelepasan kawasan hutan dan bekas konsesi, benar-benar dikelola oleh perkebunan rakyat melalui koperasi yang mandiri.
“Perkebunan rakyat yang dibangun ke depan tidak boleh lagi menempatkan koperasi sekadar sebagai tempelan. Koperasi harus menjadi kelembagaan utama yang menjalankan perintah reforma agraria secara sungguh-sungguh,” ujar Henry.
Ia menilai dukungan Kementerian Koperasi dalam penyelenggaraan konferensi tersebut dapat memperkuat konsolidasi organisasi petani. Integrasi antara penguasaan tanah dan model bisnis yang berkelanjutan dinilai penting agar perkebunan rakyat memiliki fondasi usaha yang lebih kuat.
Baca Juga:Menkop Ferry Percaya Obor Mas Bisa Jadi Model Koperasi Nasional
Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II selanjutnya menghadirkan perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Bappenas, dan LPDB Koperasi.
Forum tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan bersama untuk memperkuat kelembagaan koperasi, mempercepat modernisasi, serta mendorong hilirisasi perkebunan rakyat. (RO/Aji)
