PeluangNews, Jakarta – Kementerian Koperasi (Kemenkop) memperkuat peran koperasi dalam mendukung percepatan pembangunan dan operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan, integrasi rantai pasok, dan kemitraan usaha.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengatakan, koperasi harus menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi masyarakat pesisir. Melalui sinergi dengan KNMP, hasil laut diharapkan tidak lagi berhenti sebagai komoditas mentah bernilai rendah.
“Langkah ini dijalankan untuk memastikan hasil laut dinikmati secara adil oleh masyarakat pesisir, melalui rantai pasok yang terintegrasi, nilai tambah yang meningkat, dan akses pasar yang terbuka lebar,” ujar Farida saat memaparkan Sinergi Koperasi dengan KNMP dalam Rapat Koordinasi Update Pembangunan dan Operasionalisasi KNMP dan Budidaya Ikan Darat Tematik di Jakarta, Selasa (15/9/2026). kemenkop perkuat koperasi
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
KDKMP Didorong Perkuat Ekonomi Nelayan
Farida menegaskan, Kemenkop mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mengembangkan usaha perikanan di wilayah pesisir. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
“Sinergi KDKMP dengan KNMP dirancang melalui model kemitraan yang saling melengkapi,” katanya.
Menurut Farida, kebijakan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2026 tentang Percepatan Pembangunan dan Operasionalisasi KNMP. Dalam kebijakan itu, Kemenkop mendapat mandat untuk mendukung penguatan koperasi di sekitar lokasi KNMP.
Dukungan tersebut mencakup pemetaan data, penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola, pembinaan serta pendampingan usaha, hingga penguatan keberlanjutan koperasi. Seluruh langkah itu ditujukan untuk mempercepat operasionalisasi KNMP sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Koordinasi lintas kementerian juga diperkuat melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP Tahun 2026.
Dalam skema tersebut, koperasi perikanan yang telah berjalan dapat menjadi mitra strategis untuk menyerap hasil produksi nelayan sekaligus mengelola unit-unit usaha di kawasan KNMP.
“Dengan demikian tercipta ekosistem usaha yang terintegrasi, berkelanjutan, dan langsung mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan,” ujar Farida.
KMMS-Lebak Jadi Contoh Kemitraan
Salah satu model kemitraan yang telah berjalan adalah kerja sama Koperasi Mina Muara Sejahtera (KMMS) dengan KDKMP di Kabupaten Lebak, Banten.
Kemitraan tersebut mengintegrasikan usaha perikanan tangkap dari hulu hingga hilir. Nelayan anggota KMMS memasok hasil tangkapan yang kemudian dikelola melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Unit Pengolahan Ikan milik koperasi.
kemenkop perkuat koperasi
Hasil tangkapan selanjutnya diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah, seperti tuna loin, cumi ring, fillet patin, dan udang vaname.
Sementara itu, KDKMP berperan memasok ikan segar sekaligus menjadi pusat distribusi produk olahan melalui Gerai Sembako.
“Kemenkop memfasilitasi kemitraan ini guna memperkuat rantai pasok, memperluas akses pasar, dan meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan secara langsung,” kata Farida.
Untuk memperkuat implementasi kebijakan, Kemenkop juga telah menyusun Daftar Data Irisan KDKMP-KNMP Tahap I dan Tahap II. Data tersebut mencakup identitas koperasi, wilayah cakupan, status kepesertaan, hingga kelengkapan perizinan.
Data itu akan menjadi dasar untuk menentukan prioritas penguatan kelembagaan, pengembangan usaha, dan dukungan kemitraan sesuai karakteristik wilayah pesisir serta potensi perikanan masing-masing daerah.
“Kemenkop akan terus mendorong sinergi KNMP dengan KDKMP agar kemitraan usaha dapat berjalan konkret dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan di seluruh Indonesia,” tegas Farida.
Pemerintah Siapkan 5.000 Kampung Nelayan
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah tengah memperkuat sektor perikanan nasional untuk mengurangi kesenjangan pengelolaan sumber daya laut.
Mengutip data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Zulhas menyebut aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan asing dari sejumlah negara, seperti Thailand, Vietnam, hingga Tiongkok, menimbulkan potensi kerugian hingga sekitar Rp200 triliun per tahun.
Pemerintah kemudian menyiapkan tiga program utama untuk memperkuat sektor perikanan dan ekonomi masyarakat. kemenkop perkuat koperasi
Pertama, pembangunan 5.000 Kampung Nelayan hingga akhir 2029. Setiap kampung nelayan akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, mulai dari tempat pelelangan ikan, pelabuhan, gudang pendingin, pabrik pengolahan hasil laut, hingga KDKMP.
“Tujuannya agar nelayan tidak lagi menjual ikan mentah dengan harga murah, melainkan memiliki daya tawar dan nilai tambah yang kuat,” ujar Zulhas.
Kedua, pemerintah menargetkan pembangunan 40.000 Desa Tematik di berbagai wilayah potensial yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan komoditas unggulannya.
Baca Juga:KNMP Lateng Banyuwangi Jadi Model Penguatan Ekonomi Nelayan
Ketiga, revitalisasi tambak. Dari rencana awal sebanyak 20.000 lokasi, pemerintah memprioritaskan 6.000 lokasi yang dinilai siap dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan budidaya.
Inti beritanya menjadi lebih kuat: koperasi tidak hanya ditempatkan sebagai lembaga ekonomi di desa, tetapi didorong menjadi penghubung nelayan dengan rantai pasok, pengolahan, distribusi, dan pasar dalam ekosistem Kampung Nelayan Merah Putih. (RO/Aji)
