PeluangNews, Jakarta – Indonesia sebagai negara berkembang harus aktif dalam proses pembentukan tata kelola global agar kepentingannya dapat terakomodasi dalam berbagai ketentuan internasional.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hal tersebut dalam keterangan resminya, di Jakarta, Minggu (13/9/2026).
“Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita. Untuk itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representatif dan berkeadilan,” kata Airlangga.
Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mengatakan saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026).
Airlangga mengatakan, keterlibatan negara berkembang dalam proses negosiasi tata kelola global menjadi kian penting di tengah perubahan lanskap geopolitik.
Indonesia terus mendorong reformasi berbagai institusi multilateral agar lebih responsif terhadap perubahan global dan mampu merepresentasikan kepentingan negara berkembang secara lebih adil.
Reformasi tersebut mencakup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta lembaga-lembaga keuangan internasional (International Financial Institutions/IFIs).
Dalam bidang ekonomi, reformasi sistem multilateral dinilai penting di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global, ketidakpastian perdagangan, serta berbagai tantangan terhadap rantai pasok.
Menurut Airlanggara, Indonesia mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan, sekaligus memberikan ruang pembangunan yang memadai bagi negara berkembang.
Dalam KTT ke-18 BRICS, dibahas sejumlah substansi strategis. Antara lain, penguatan kerangka institusional BRICS, perekonomian dan perdagangan, keuangan internasional, perdamaian dan keamanan, energi, ketahanan pangan dan pertanian, digitalisasi dan teknologi, serta perubahan iklim dan lingkungan.
Dalam bidang ekonomi, pembahasan mencakup penguatan kerja sama keuangan, pengembangan mekanisme Local Currency Settlement (LCS), pembangunan rantai pasok global yang tangguh, serta penguatan sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan.
Dalam KTT BRICS hari pertama, Presiden Prabowo berpartisipasi dalam sesi khusus bagi negara anggota BRICS bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”.
Airlangga mengemukakan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya membangun ketahanan secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional dengan diperkuat melalui kerja sama regional, hingga dikembangkan menjadi ketahanan kolektif di tingkat global.
Prabowo juga menilai kekuatan kolektif BRICS dapat berperan dalam memperkuat tata kelola global, menjamin ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan peluang pembangunan.
“BRICS mewakili setengah umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian dan perdagangan global. BRICS menyatukan pasar terbesar dan para produsen energi utama di dunia. Hal ini menciptakan kekuatan kolektif yang sangat besar,” ujar Airlanggga, menandaskan.
KTT BRICS 2026 pada hari kedua, Minggu (13/9), dengan agenda antara lain membahas tema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth” yang melibatkan negara anggota dan mitra BRICS.
KTT ke-18 BRICS dibuka di New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026), berlangsung hingga hari ini (13/9) yang dihadiri para pemimpin 11 negara anggota BRICS yakni Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, Mesir, Ethiopia, dan Indonesia. Konferensi diadakan di Bharat Mandapam Convention Center.
Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping termasuk di antara para pemimpin terkemuka yang menghadiri konferensi tersebut.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ini sebagai anggota penuh, menjadi bagian dari langkah Indonesia untuk memperkuat peran aktif dalam kerja sama multilateral. []
