PeluangNews, Jakarta — Menteri UMKM Maman Abdurrahman memaparkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian UMKM sepanjang semester I 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5).
Salah satu sorotan utama ialah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai Rp105,8 triliun kepada 1,69 juta pelaku UMKM.
Dalam rapat tersebut, Maman menyebut realisasi anggaran Kementerian UMKM hingga pertengahan Mei 2026 mencapai Rp168,6 miliar atau 42,46 persen dari total pagu Rp397,1 miliar.
“Realisasi anggaran sampai hari ini sudah 42,46 persen yaitu sebesar Rp168 miliar. Kalau dilihat dari konteks monitoring dan evaluasi, Kementerian UMKM melakukan pengawasan alokasi anggaran untuk UMKM,” kata Maman.
Tak hanya fokus pada penyerapan anggaran, Kementerian UMKM juga mengklaim berhasil mendorong pelaku usaha naik kelas. Dari total penerima KUR, sebanyak 511.208 pelaku UMKM disebut telah graduasi atau berkembang ke level usaha yang lebih tinggi, sedangkan 1,15 juta lainnya merupakan debitur baru.
Pemerintah juga memperkuat aspek legalitas dan standardisasi usaha melalui penerbitan 15,65 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) serta 3,73 juta sertifikasi halal selama semester pertama 2026. Selain itu, dukungan terhadap standardisasi produk melalui program SNI Bina UMK terus diperluas.
Di sektor kewirausahaan, Kementerian UMKM membina lebih dari 1 juta wirausaha dan melakukan pengawasan terhadap 753 inkubator bisnis yang menaungi 8.661 startup dan usaha rintisan. Kemitraan dengan 804 UMKM juga diklaim menghasilkan potensi transaksi hingga Rp2,21 triliun.
Maman mengatakan pemerintah turut melibatkan 57.600 pelaku UMKM sebagai pemasok dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah itu dinilai menjadi peluang besar bagi UMKM untuk masuk dalam rantai pasok nasional.
“Kita ingin UMKM bukan hanya bertahan, tetapi mampu menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi nasional,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Maman juga mengungkapkan rencana soft launching platform SAPA UMKM yang akan menjadi sistem integrasi data dan layanan UMKM secara nasional. Platform tersebut telah diuji coba di Bandung, Makassar, dan Bali.
“Sudah diuji coba di Bandung, Makassar, dan Bali. Hasilnya positif walau masih ada evaluasi untuk terus kita sempurnakan dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada UMKM,” katanya.
SAPA UMKM dirancang untuk mengintegrasikan layanan pembiayaan, pengembangan usaha, hingga perlindungan UMKM melalui sistem data tunggal berbasis digital dan diperbarui secara real time.
Sementara itu, Kementerian UMKM juga mencatat capaian tinggi dalam penyerapan anggaran tahun 2025 sebesar Rp425,8 miliar atau 97,39 persen dari total pagu akhir Rp437,2 miliar.
Capaian tersebut menempatkan kementerian pada posisi ke-16 dari 45 kementerian/lembaga dengan penyerapan anggaran terbesar.
