PeluangNews, Jakarta-Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi desa sekaligus pemasok utama bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan melalui pengembangan desa tematik berbasis pangan, pertanian, dan perikanan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan, saat ini terdapat lebih dari 45 ribu BUMDes yang bergerak di berbagai sektor usaha produktif, termasuk desa-desa tematik yang fokus pada pengembangan pangan, pertanian, dan kelautan.
“BUMDes saat ini jumlahnya lebih dari 45 ribu dengan usaha di bidang desa tematik, yaitu pangan, pertanian, dan kelautan,” ujar Yandri saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menurut Yandri, penguatan BUMDes merupakan implementasi Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Karena itu, Kemendes PDT menjadikan penguatan BUMDes sebagai salah satu prioritas dalam program 12 Aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia.
Selain BUMDes, pemerintah juga mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang didukung melalui Dana Desa sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat desa.
“KDMP ibarat lilin kecil yang menyinari desa. Untuk menerangi Indonesia tidak cukup hanya dengan obor di Monas, tetapi juga lilin-lilin kecil yang menyala di desa,” kata Yandri.
Untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2024 mewajibkan alokasi minimal 20 persen Dana Desa digunakan bagi program ketahanan pangan. Kebijakan tersebut mendorong lahirnya berbagai desa tematik, termasuk desa budidaya ikan nila, ikan lele, hingga komoditas perikanan lainnya.
Yandri mengungkapkan, hampir 1.000 BUMDes kini telah menjadi pemasok bahan baku Program Makan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, menurutnya, jumlah tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar manfaat ekonomi program MBG semakin dirasakan masyarakat desa.
“Kami berharap ada afirmasi terhadap BUMDes agar lebih banyak menjadi penyuplai bahan baku MBG melalui SPPG sehingga benar-benar menjadi pemain utama di tingkat desa,” ujarnya.
Untuk memperkuat ekonomi desa, Kemendes PDT juga menjalankan Program Swasembada Ekonomi Hijau dan Ketahanan Pangan Terintegrasi (SEHATI) bekerja sama dengan Bank Dunia. Program tersebut ditargetkan menjangkau 7.000 hingga 10.000 desa dengan dukungan pendanaan mencapai Rp2,5 miliar per desa.
Salah satu fokus program itu adalah pengembangan desa nelayan, budidaya perikanan darat, hingga budidaya rumput laut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pedesaan.
Menurut Yandri, sejumlah BUMDes bahkan telah berhasil menembus pasar ekspor melalui kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di antaranya BUMDes Desa Bandung, Kabupaten Pandeglang, yang mengekspor ikan mas nyonya ke Vietnam, serta Desa Kertasana yang mengekspor ikan koi ke Kanada, Prancis, Inggris, dan Afrika Selatan dengan nilai mencapai miliaran rupiah setiap tahun.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah kini mulai mengarahkan fokus swasembada pangan pada pemenuhan kebutuhan protein ikan, setelah produksi komoditas karbohidrat seperti beras dan jagung menunjukkan perkembangan yang positif.
Menurutnya, penguatan sektor perikanan dilakukan melalui pembenahan tata kelola serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, mulai dari pabrik es, gudang pendingin, balai lelang, hingga sarana penunjang lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
