Peluang News, Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) segera mengevaluasi wacana penghentian impor sampah untuk bahan baku daur ulang.
Menteri LH)/BPLH Hanif Faisol Nurofiq
mengatakan, salah satu fokus yang akan dilakukan kementeriannya adalah pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA), terutama di tingkat regional, selain juga mengkaji kebijakan impor sampah sebagai bahan baku untuk daur ulang dan potensi penghentiannya.
“Kami juga mengevaluasi impor-impor sampah itu sepertinya harus segera kita akhiri, untuk langkah-langkah strategis harus kita bangun di sini,” kata Hanif
usai acara serah terima jabatan, di Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat, total timbulan sampah mencapai 38,2 juta ton pada 2023 dan 38,21% diantaranya tidak terkelola.
Hanif memastikan akan mendalami perihal penyelesaian TPA regional untuk mempercepat upaya pengendalian sampah. Sebab, ini merupakan salah satu faktor dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup.
Dia mengaku akan fokus untuk penerapan ekonomi hijau dalam kebijakan KLH, termasuk untuk menekan timbunan sampah yang akan berakhir di TPA.
Hal itu sebagai bagian upaya pelestarian lingkungan hidup yang menjadi salah satu prioritas dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan adanya daya dukung lingkungan untuk generasi mendatang dan bagian dari pembangunan berkelanjutan.
“Pemerintah ke depan menargetkan pencapaian target pembangunan berkelanjutan, percepatan pencapaian target net zero emission, menurunkan jejak karbon dan jejak air untuk berbagai produk dan memanfaatkan teknologi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari,” ujar dia, menutup. []
