Oleh: Edy Mulyadi
Menyambut Hari Bangkit (Harba) PII (Pelajar Islam Indonesia) ke-79, saya menulis artikel berjudul “KB PII & Kekuasaan: Jangan Kehilangan Arah di Tengah Badai”.
Alhamdulillah, artikel yang dimuat di sejumlah media online itu memicu diskusi hangat di berbagai grup percakapan WA. Banyak kanda dan yunda yang mengapresiasi. Bahkan ada yang mendesak agar ulasan tersebut dilanjutkan. Respons tersebut adalah kabar baik. Artinya, sedalam apa pun kita tenggelam dalam rutinitas hidup, alarm peka di dalam dada kita belum sepenuhnya mati.
Namun, kita tidak boleh berhenti pada rasa setuju. Apalagi cuma sekadar bernostalgia, dari satu reuni ke reuni lain. Kita harus berani melangkah lebih jauh: jujur melihat diri sendiri. Termasuk mengingatkan diri saya pribadi. Sebab, godaan kekuasaan tidak pernah memilih korban.
Pertanyaannya kini harus ditingkatkan: Ketika kader PII masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita masuk untuk mewarnai sistem? Atau perlahan-lahan justru diubah warnanya oleh sistem?
Kita harus adil. Tulisan ini tak hendak menghakimi. Karena, tentu, tidak semua alumni yang masuk lingkaran kekuasaan tergelincir. Banyak yang tetap berjuang. Menjaga integritas dalam sunyi, di tengah tekanan struktural yang tidak main-main. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata pada terjadinya pola yang terus berulang.
Banyak kader masuk membawa idealisme menyala-nyala. Mereka yakin nilai Islam yang ditempa sejak basic training akan menjadi perisai mutlak. Lalu, mereka membentur realitas. Struktur kekuasaan hari ini tidak netral. Ia adalah labirin yang dipenuhi syahwat kepentingan. Dikepung jejaring oligarki. Juga digerakkan oleh mesin kompromi.
Di sinilah metamorfosis itu dimulai. Kekuasaan punya cara yang sangat halus untuk menjinakkan idealisme. Ia jarang datang berupa ancaman kasar. Banyak yang hadir lewat bisikan persuasif: “Sabar, kita harus bertahan di dalam demi maslahat yang lebih besar.” Atau, “Ikuti dulu arusnya, nanti kalau sudah di atas baru kita ubah.”
Tanpa sadar, istilah “strategi” berubah menjadi pembenaran atas kompromi demi kompromi. Yang dulu dikritik tajam, kini mulai dimaklumi. Yang dulu dijauhi, kini didekati atas nama realitas politik. Standar benar-salah pun bergeser pelan-pelan. Inilah bagian paling sunyi sekaligus mengerikan dari ujian kekuasaan: ketika seseorang telah bergeser arah, namun dia tetap merasa berada di jalan yang benar.
Pabrik Stempel
Lalu, apa yang bisa dilakukan Keluarga Besar (KB) PII agar tidak sekadar menjadi penonton? Buat yang di dalam kekuasaan, adakah cara agar tak jadi pabrik pembuat stempel bagi penguasa?
Ada. Pertama, merawat budaya saling mengingatkan yang otentik. Ukhuwah di PII tidak boleh diringkas menjadi sekadar saling memaklumi. Apalagi melindungi kawan yang sedang menjabat. Justru karena kita bersaudara, kita punya kewajiban moral untuk menegur saat melihat gelagat penyimpangan. Sungguh kasihan kawan kita yang di atas jika dikelilingi oleh para pemuji. Juga penjilat.
Kedua, menghadirkan ruang etik kolektif. Kita butuh ruang-ruang diskusi informal yang jernih. Bukan forum formal yang kaku. Sebuah ruang di mana gagasan diuji. Keputusan politik alumni dikritisi dan arah kembali diluruskan berdasarkan khittah perjuangan.
Ketiga, menjaga tradisi intelektual. PII dibangun di atas tradisi berpikir. Karena itu, alumni tidak boleh kehilangan keberanian untuk berpikir kritis, termasuk terhadap kekuasaan yang sedang didukungnya.
Keempat, meredefinisi makna keberhasilan. Jabatan penting dan pengaruh politik memang strategis. Tapi semua itu bukan tujuan akhir. Dalam tradisi Islam, prestasi tertinggi seorang kader bukanlah seberapa tinggi kursinya. Tapi seberapa tegak punggungnya untuk tidak membungkuk di hadapan kezaliman.
Kelima, menumbuhkan keberanian untuk mengambil jarak. Kita harus mendidik kader bahwa tidak semua posisi harus dipertahankan. Apalagi secara membabi buta. Ada kalanya, harus memilih mundur dan meletakkan jabatan. Terutama jika harus dilakukan sebagai satu-satunya cara terhormat untuk tetap berdiri sebagai seorang Muslim yang merdeka.
Keragaman peran di KB PII adalah kekayaan. Ada yang di dalam kekuasaan. Ada yang di jalur dakwah. Pula di bidang akademik. Juga masyarakat sipil. Namun, keberagaman itu akan menjadi rapuh jika tidak diikat oleh tali kompas moral yang sama.
Menjelang 80 tahun usia PII, tantangan terbesar kita bukan lagi menghitung berapa banyak alumni yang berhasil menjadi menteri, gubernur, atau tokoh nasional. Tantangan sesungguhnya adalah: ketika mereka duduk di kursi-kursi basah itu, adakah warna nilai Islam yang tersisa dalam kebijakan mereka. Ataukah mereka telah melebur menjadi angka pelengkap dalam kalkulasi pragmatisme politik?
Mari kita tanyakan itu dalam diam. Di cermin hati kita masing-masing.
Di penghujung Mei ini, rasanya belum terlambat mengucapkan: Selamat hari bangkit ke-79, Pelajar Islam Indonesiaku! []
[Penulis adalah wartawan senior,
peserta “Basic Training” di Lengkong, Tangerang, 1982]
