PeluangNews, Kaltara-Warga di kawasan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) masih harus menempuh perjalanan berhari-hari melalui jalur sungai atau menggunakan transportasi udara akibat terbatasnya akses jalan. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut bukan hanya konektivitas dan distribusi logistik, tetapi juga ketahanan kawasan perbatasan sebagai garda terdepan negara.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pun turun langsung membahas persoalan tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Kabupaten Malinau, Kaltara, Selasa (6/10/2026).
Tito mengatakan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi infrastruktur jalan di kawasan perbatasan, khususnya Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Kerusakan dan keterbatasan akses jalan membuat mobilitas masyarakat maupun distribusi kebutuhan logistik menjadi sulit.
“Mereka harus melalui seperti Krayan, harus melalui jalan udara atau jalan sungai, sampai berhari-hari. Nah, ini buat kita juga prihatin,” ujar Tito.
Menurut Tito, persoalan infrastruktur di wilayah perbatasan sebelumnya telah dibahas pemerintah. Namun, penanganannya belum memberikan hasil optimal. Kondisi tersebut kembali menjadi perhatian setelah Menteri Pertahanan yang juga Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung kawasan perbatasan.
Sjafrie kemudian berkoordinasi dengan Tito dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk memperkuat kawasan perbatasan melalui pembangunan infrastruktur. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan program penguatan daerah perbatasan yang berada di bawah BNPP.
Tito menegaskan, pembangunan jalan di perbatasan memiliki arti lebih luas daripada sekadar membuka akses transportasi. Infrastruktur menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat kehadiran negara sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat di wilayah terluar Indonesia.
“Nah, oleh karena itu Pak Menhan menelepon saya, menelepon Menteri PU, agar dikoordinasikan akses jalan ini harus bisa dituntaskan,” katanya.
Dalam Rakor tersebut, Kementerian PU menyatakan kesanggupannya menyelesaikan pembangunan akses jalan perbatasan dalam waktu tiga tahun. Pembangunan direncanakan dimulai pada 2027 dan ditargetkan rampung paling lambat awal 2029.
“Dari Kementerian PU, mereka sanggup menyelesaikannya dalam waktu 3 tahun, paling lambat awal 2029, dimulai tahun depan 2027-2029,” tambah Tito.
Berdasarkan paparan Kementerian PU, pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp32 triliun. Karena besarnya kebutuhan anggaran, pemerintah akan menyusun rencana pembangunan berdasarkan skala prioritas.
Tito menyebut pembangunan nantinya akan diprioritaskan pada wilayah yang telah memiliki penduduk. Masukan tersebut antara lain disampaikan Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati Malinau dalam Rakor.
“Kita akan matangkan dulu konsep, tadi dari PU akan mematangkan konsep Rencana Induk Pembangunannya, dan dibelah per tahun, sesuai skala prioritas tadi, berapa anggaran tiap tahun. Setelah itu kami akan melapor kepada Bapak Presiden,” paparnya.
Tito juga meminta agar pembahasan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan secara berkala oleh kementerian dan lembaga terkait. Rapat rutin tersebut diperlukan untuk memastikan perkembangan pembangunan dapat dipantau dan berbagai kendala segera ditindaklanjuti.
Pemerintah berharap percepatan pembangunan infrastruktur dapat membuat kawasan perbatasan lebih terhubung dengan wilayah lain, sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung masyarakat.
Bagi pemerintah, penguatan infrastruktur perbatasan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kehadiran negara di wilayah terluar Indonesia. Dengan akses yang lebih baik, mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan diharapkan semakin berkembang.
Rakor tersebut turut dihadiri Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa, Direktur Pertahanan Kementerian Pertahanan Raymond Lambok Malindo Sitanggang, Plt. Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PU Moch. Iqbal Tamher, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltara Kementerian PU Tri Bakti Mulianto, serta pihak terkait lainnya.
