hayed consulting
hayed consulting
lpdb.go.id
Berita  

Antisipasi Banjir dan Longsor, Pemerintah Petakan 1.047 Titik Rawan

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Foto: Ratih/peluangnews

PeluangNews, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiagakan ribuan alat berat, personel, dan posko tanggap darurat untuk mengantisipasi ancaman banjir dan tanah longsor selama musim hujan hingga periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.

Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kementerian PU juga mempercepat normalisasi sungai dan muara untuk mengembalikan kapasitas tampung air serta mengurangi potensi luapan saat curah hujan tinggi.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan telah menginstruksikan seluruh jajaran kementeriannya, mulai dari balai hingga pejabat pembuat komitmen (PPK), untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan.

“Kami telah menyiapkan tim siaga dan menginstruksikan seluruh balai, Kasatker, serta PPK untuk selalu standby, terutama saat memasuki musim hujan secara menyeluruh. Khusus di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, fokus kesiapsiagaan diarahkan pada penanganan banjir dan longsor,” kata Dody dalam InfraTalks bertajuk Kesiapsiagaan Infrastruktur Menghadapi Akhir Tahun – Progres Penanganan Bencana, Mitigasi Risiko, dan Persiapan Nataru 2026/2027 di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Selain menyiagakan personel dan peralatan, Kementerian PU memprioritaskan normalisasi sungai dan muara yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Bahkan, Dody telah meminta dukungan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan dalam rapat kabinet terbatas bersama Presiden untuk membantu pengerahan personel guna mempercepat pekerjaan tersebut.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sekaligus Kepala Satgas Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Infrastruktur Dampak Bencana Bidang PU, Adenan Rasyid, mengatakan telah menerbitkan surat imbauan kepada seluruh unit kerja di daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan melalui empat langkah utama.

Langkah tersebut meliputi mengaktifkan kembali posko kesiapsiagaan di setiap balai dan satuan kerja, memetakan daerah rawan bencana, serta melakukan pemantauan dan inspeksi infrastruktur secara proaktif.

Selanjutnya, seluruh unit kerja diminta memastikan ketersediaan peralatan dan sumber daya pendukung dalam kondisi siap pakai di titik-titik rawan bencana. Pemantauan perkembangan cuaca melalui kanal resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga harus dilakukan secara berkala sebagai dasar langkah antisipasi.

Menurut Adenan, kesiapan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk mempercepat pemulihan setelah bencana, tetapi juga menjaga agar layanan infrastruktur tetap berfungsi ketika bencana terjadi.

“Prinsip utama seluruh jajaran Kementerian PU adalah memastikan seluruh infrastruktur tetap fungsional, konektivitas jalan harus tetap terbuka agar jalur evakuasi, distribusi logistik, dan penyaluran bantuan berjalan lancar, serta konektivitas aliran sungai harus terjaga dari sumbatan sedimentasi maupun material kayu yang dapat memicu luapan sungai kembali,” ujarnya.

Untuk mendukung langkah tersebut, Kementerian PU telah memetakan 1.047 titik rawan bencana pada jaringan jalan nasional. Rinciannya terdiri atas 474 titik rawan banjir, 569 titik rawan tanah longsor, dan empat titik rawan banjir air laut pasang atau rob.

Direktorat Jenderal Bina Marga juga akan mendirikan 396 posko siaga selama periode Nataru yang dilengkapi Disaster Relief Unit (DRU). Selain itu, sekitar 2.506 unit peralatan dan material, termasuk alat berat serta bahan penanganan darurat banjir, disiapkan untuk mendukung penanganan bencana di ruas jalan nasional.

Plt Direktur Preservasi Ditjen Bina Marga Javid Hurriyanto mengatakan seluruh peralatan tersebut dapat dikerahkan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana sehingga proses penanganan dan perbaikan jalan bisa segera dilakukan.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyiagakan 2.467 unit alat berat dan peralatan pendukung yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Kesiapan tersebut diperkuat dengan persediaan 281.508 buah bahan banjiran serta 2.657 personel yang ditempatkan di 87 posko pada 38 Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS).

Ditjen SDA juga melakukan penelusuran atau walkthrough pada sungai-sungai prioritas untuk mengidentifikasi potensi hambatan aliran air dan memastikan langkah mitigasi dapat dilakukan lebih dini.

Melalui penguatan personel, peralatan, dan infrastruktur tersebut, Kementerian PU berupaya menjaga konektivitas jalan nasional serta mengurangi dampak bencana terhadap aktivitas masyarakat selama musim hujan dan libur akhir tahun.

pasang iklan di sini