hayed consulting
hayed consulting
lpdb.go.id
Bisnis  

UMP Jakarta 2027 Naik, Kadin DKI Soroti Kemampuan Dunia Usaha

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi. Foto: Gema/peluangnews
Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi. Foto: Gema/peluangnews

PeluangNews, Jakarta – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar 7,10% menjadi Rp6,13 juta per bulan berpotensi menambah tekanan biaya operasional dunia usaha.

Menghadapi kondisi tersebut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta meminta pemerintah daerah mengedepankan pendampingan bagi perusahaan yang kesulitan memenuhi ketentuan upah minimum, bukan langsung menjatuhkan sanksi.

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menilai kenaikan upah di tengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih perlu diantisipasi dengan kebijakan yang mempertimbangkan kemampuan dunia usaha. Pasalnya, kemampuan setiap perusahaan dalam menanggung tambahan beban biaya tenaga kerja tidak sama.

“Saat ini, kondisi perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Karenanya, kenaikan UMP Jakarta 2027 berpotensi menyulitkan para pengusaha,” ujar Diana Dewi dalam keterangan resminya, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Diana, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja yang mengharapkan peningkatan kesejahteraan dan pengusaha yang harus memastikan keberlangsungan operasional perusahaan.

Bagi pekerja, besaran upah berkaitan langsung dengan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Sementara bagi pengusaha, kepastian pembayaran gaji setiap bulan menjadi tanggung jawab yang harus dijaga agar kegiatan bisnis tetap berjalan.

“Bagi pekerja, yang penting adalah berapa yang bisa dibawa pulang. Sementara bagi pengusaha, yang harus dipastikan adalah upah itu bisa dibayar setiap bulan. Dua kepentingan ini harus kita jaga bersama,” katanya.

Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menetapkan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 melalui Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026. Angka tersebut meningkat Rp407.065 atau 7,10% dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876 per bulan.

Besaran UMP yang ditetapkan pemerintah juga berada di atas usulan kalangan pengusaha dalam pembahasan Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Unsur pengusaha sebelumnya mengusulkan UMP sebesar Rp6.047.598, sedangkan serikat pekerja mengajukan Rp6.210.040.

Usulan pengusaha tersebut sebenarnya telah memperhitungkan kenaikan Rp317.722 atau sekitar 5,54% dari UMP tahun berjalan. Namun, keputusan gubernur menetapkan angka Rp6.136.941 atau lebih tinggi Rp89.343 dibandingkan usulan pengusaha.

Diana mengatakan kalangan pengusaha memahami bahwa peningkatan pendapatan pekerja memiliki dampak positif terhadap aktivitas ekonomi. Kenaikan daya beli dapat mendorong konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya menopang penjualan berbagai sektor usaha, mulai dari pasar tradisional, warung, hingga toko ritel.

Hal ini sejalan dengan struktur perekonomian Jakarta yang masih ditopang konsumsi rumah tangga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 63,24% terhadap perekonomian Jakarta pada triwulan II 2026.

Meski demikian, menurut Diana, dampak kenaikan upah terhadap perusahaan perlu diperhitungkan secara proporsional. Perusahaan yang mempekerjakan banyak tenaga kerja dan tengah menghadapi tekanan pendapatan berpotensi mengalami kesulitan lebih besar dalam menyesuaikan struktur biaya operasional.

Karena itu, Kadin DKI Jakarta berharap Pemprov DKI Jakarta tidak hanya berfokus pada pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan UMP, tetapi juga memberikan ruang dialog dan pendampingan bagi perusahaan yang menghadapi kendala keuangan.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar peningkatan kesejahteraan pekerja dapat berjalan beriringan dengan keberlangsungan usaha, sehingga dunia bisnis tetap mampu mempertahankan lapangan kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta.

pasang iklan di sini