BALI—PT Jasa Marga (Persero) meluncurkan inovasi skema pendanaan untuk kelima kalinya. Langkah ini melanjutkan inovasi pendanaan sebelumnya dengan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertama yang menerbitkan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA).
DINFRA adalah produk pasar modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 52/POJK.04/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Produk ini merupakan satu wadah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal.
Kemudian dana yang sudah dihimpun diinvestasikan pada aset infrastruktur yang mendukung program Pemerintah dan membawa manfaat bagi masyarakat, di mana salah satunya adalah proyek jalan tol.
DINFRA resmi diluncurkan dalam rangkaian kegiatan International Monetary Fund-World Bank Group Annual Meetings 2018 (IMF-WBG AM 2018) pada hari Kamis (11/10) di Bali. DINFRA memberikan fleksibilitas lebih dalam melakukan pencarian dana melalui ekuitas dan hutang dalam satu transaksi sehingga dapat memperoleh percepatan pendanaan baik dari asset recycling maupun debt recycling.
“Ini adalah level selanjutnya dari inovasi skema pendanaan Perseroan, setelah sebelumnya Jasa Marga hanya menerbitkan salah satu antara ekuitas ataupun hutang saja, kali ini Jasa Marga menggabungkan keduanya dalam satu wadah,” jelas Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani.
Menurut dia Jasa Marga dapat menawarkan DINFRA dengan penawaran terbuka atau terbatas sehingga dapat memperluas calon investor potensial.
DINFRA perdana Jasa Marga diterbitkan melalui Anak Perusahaannya yaitu PT Jasamarga Pandaan Tol yang mengoperasikan Jalan Tol Gempol-Pandaan sepanjang 13,6 km. Penerbitan DINFRA ini diharapkan dapat memperoleh dana dengan plafon hingga Rp 1,5 Triliun untuk memperkuat struktur permodalan di proyek-proyek Jalan Tol Jasa Marga.
“Dengan adanya skema pendanaan ini diharapkan akan menjadi alternatif pendanaan pada level Anak Perusahaan sehingga Jasa Marga dapat terus menjaga kinerja Perseroan ditengah masifnya pembangunan jalan tol untuk mendukung konektivitas nasional,” tutur Desi.
Desi mengapresiasi dukungan dari semua pemangku kepentingan khususnya Investor, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan dan Bursa Efek Indonesia (BEI) (Yuni).
