PeluangNews, Jakarta – Isu anggaran IT (Information (Technology) yang mencapai Rp1,2 triliun untuk Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) serta managed service sarana IT dan Internet of Things (IoT) dipertanyakan publik.
Terkait hal itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pemilihan mitra strategis dan penggunaan anggaran 2025 dilakukan dengan pengawasan ketat serta mengacu pada regulasi.
Keterlibatan Perum Peruri dalam program strategis ini, dinilainya sebagai langkah terintegrasi negara. Peruri, katanya, telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security.
Dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026), Dadan, menyebutkan keterlibatan Peruri sesuai dengan mandat PP No. 6/2019 yang memberikan wewenang kepada Peruri sebagai penyedia solusi digital sekuriti bagi instansi pemerintah.
Status Peruri sebagai GovTech Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 menjadi alasan utama mengapa lembaga ini dipercaya mengelola transformasi digital nasional (SPBE).
“Seluruh proses kerja sama dengan BGN dijalankan secara transparan, sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG),” ujar Dadan.
Dia memastikan tidak ada celah bagi penyimpangan karena ini menyangkut kedaulatan data gizi rakyat Indonesia. Dari pagu anggaran yang tersedia, kata Dadan, realisasi saat ini dialokasikan untuk dua kebutuhan krusial.
“Pertama pengembangan aplikasi SIPGN yang mencakup berbagai modul dengan kisaran nilai Rp 550 miliar,” katanya.
Kedua, anggaran dialokasikan untuk penyediaan layanan managed service perangkat IoT dengan kisaran nilai sebesar Rp199 miliar.
Soal isu teknis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dipertanyakan publik, Kepala BGN Dadan memastikan bahwa setiap tahapan administrasi tetap berjalan dalam koridor hukum.
“BGN berkomitmen agar sistem SIPGN dan layanan IoT ini dapat segera beroperasi maksimal untuk memastikan distribusi gizi tepat sasaran dan dapat dipantau secara real-time,” ucapnya, menambahkan. []
