kopera
si kedaulatan ekonomi
PeluangNews, Jakarta — Gagasan besar tentang kemandirian dan kedaulatan ekonomi kembali mengemuka di tengah dorongan penguatan ekonomi rakyat melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, menilai koperasi menjadi instrumen strategis untuk memutus rantai ketergantungan ekonomi yang selama ini membelit masyarakat hingga negara.
Menurutnya, kemandirian bukan sekadar jargon politik, melainkan fondasi utama yang menentukan masa depan bangsa. Ia mengingatkan pandangan Mohammad Hatta yang sejak awal telah menegaskan pentingnya kedaulatan ekonomi sebagai syarat berdirinya bangsa yang bermartabat.
“Kita sering terjebak pada pola ketergantungan—baik individu maupun negara—yang dalam jangka panjang justru melemahkan. Padahal, kemandirian adalah satu-satunya jalan untuk bertahan dan berkembang,” kata Suroto dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Ketergantungan Ekonomi Jadi Masalah Struktural
Suroto menjelaskan, fenomena ketergantungan tidak hanya terjadi pada masyarakat kecil yang terjerat utang, tetapi juga pada skala nasional melalui kebijakan ekonomi yang bergantung pada pembiayaan eksternal.
Dalam praktik sehari-hari, masyarakat kerap mengandalkan pinjaman dari bank, lembaga keuangan, hingga rentenir untuk menutup kebutuhan. Namun, menurutnya, solusi instan itu sering kali tidak menyentuh akar persoalan.
Baca Juga: Koperasi Diajak Tumbuh Lebih Cepat, LPDB Buka Pendaftaran Inkubasi 2026
“Pinjaman bukan solusi jangka panjang. Ia bisa berubah menjadi jerat yang menghilangkan kebebasan ekonomi, bahkan memicu eksploitasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketergantungan juga memiliki batas. Bantuan tidak selalu tersedia, dan sering kali disertai kepentingan tertentu. Dalam kondisi tersebut, masyarakat rentan kehilangan kendali atas masa depannya sendiri.
Bayang-Bayang Krisis dan Pelajaran 1997
Lebih jauh, Suroto menyinggung pengalaman pahit Krisis Moneter Asia 1997 yang menunjukkan rapuhnya fondasi ekonomi nasional akibat ketergantungan pada modal global.
Kala itu, Indonesia terpaksa menerima bantuan internasional dengan berbagai syarat yang dinilai memberatkan. Ironisnya, sebagian dana justru terserap untuk menyelamatkan sektor perbankan, sementara beban utang akhirnya ditanggung masyarakat luas.
“Tidak ada bantuan tanpa konsekuensi. Ini pelajaran penting bahwa ketergantungan bisa menggerus kedaulatan,” tegasnya.
Dampak krisis tersebut, lanjut Suroto, masih terasa hingga kini dalam bentuk tekanan fiskal dan ketergantungan terhadap utang baru untuk menutup utang lama.
Koperasi Jadi Jalan Strategis
Di tengah tantangan tersebut, Suroto menilai koperasi—khususnya program KDKMP—dapat menjadi solusi konkret untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis rakyat.
“Koperasi bukan sekadar badan usaha, tetapi gerakan ekonomi kolektif. Di situ ada prinsip gotong royong, keadilan, dan distribusi manfaat yang lebih merata,” jelasnya.
Melalui koperasi, masyarakat dapat:
- Mengelola potensi lokal secara mandiri
- Memperkuat produksi dan distribusi
- Mengurangi ketergantungan pada tengkulak atau pihak eksternal
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi tidak otomatis terjadi. Diperlukan tata kelola profesional, transparansi, serta partisipasi aktif anggota.
Momentum yang Tidak Boleh Hilang
Suroto menegaskan, program Koperasi Merah Putih harus dipandang sebagai momentum strategis untuk mengubah arah pembangunan ekonomi nasional.
Menurutnya, tanpa langkah serius menuju kemandirian, Indonesia berisiko terus berada dalam posisi subordinat dalam sistem ekonomi global.
“Rakyat harus menjadi subjek, bukan objek. Jika kita terus bergantung, kita hanya akan menjadi bayang-bayang dalam percaturan global,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mulai membangun kemandirian dari hal-hal sederhana, seperti disiplin keuangan hingga penguatan ekonomi berbasis komunitas.
“Kemandirian bukan mimpi. Ia keniscayaan. Dan koperasi adalah jalan strategis untuk mencapainya,” pungkas Suroto. (Aji)
