PeluangNews, Jakarta – Di balik statusnya sebagai kota metropolitan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, Jakarta masih menghadapi ancaman serius dari penyakit dengue. Mobilitas warga yang tinggi dan lingkungan perkotaan yang padat menjadi faktor yang mempercepat penyebaran penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Namun, berkat pola kasus yang relatif dapat diprediksi setiap tahun, pemerintah optimistis target nol kematian akibat dengue pada 2030 dapat diwujudkan melalui deteksi dini, penguatan surveilans, dan keterlibatan aktif masyarakat.
Kepala Seksi Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Arif Syaiful Haq, mengatakan Jakarta merupakan wilayah dengan risiko tinggi penularan dengue karena memiliki sekitar 10,6 juta penduduk dengan kepadatan mencapai 17.000 jiwa per kilometer persegi.
“Jakarta memiliki sekitar 10,6 juta penduduk dengan kepadatan mencapai 17.000 jiwa per kilometer persegi. Kondisi ini membuat transmisi penyakit melalui nyamuk Aedes aegypti berlangsung lebih cepat,” ujarnya dalam diskusi pengembangan media dalam mewujudkan Indonesia Nol Kematian Akibat Dengue 2030 yang dikutip dari InfoPublik di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Meski demikian, Arif menilai pola penyebaran dengue di Jakarta relatif mudah diprediksi karena menunjukkan tren musiman yang konsisten setiap tahun. Peningkatan kasus umumnya terjadi pada periode Maret hingga Mei sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan lebih awal.
“Kasus dengue di Jakarta hampir selalu meningkat pada bulan Maret, April, dan Mei. Karena polanya berulang, seharusnya upaya antisipasi dapat dilakukan lebih awal,” katanya.
Data epidemiologi menunjukkan kelompok usia sekolah, yakni 5 hingga 18 tahun, menjadi kelompok yang paling banyak terdampak dengue di Jakarta. Sementara itu, kelompok usia produktif 19 hingga 40 tahun juga mencatat angka kasus yang cukup tinggi.
Menurut Arif, tingginya kasus pada usia produktif tidak lepas dari aktivitas dan mobilitas yang tinggi di lingkungan kerja. Karena itu, tempat kerja dan institusi pendidikan menjadi fokus penting dalam strategi pengendalian dengue.
“Kita memiliki tujuh tatanan prioritas dalam pengendalian dengue. Tempat kerja dan institusi pendidikan menjadi area penting karena sering kali luput dari pemeriksaan jentik secara rutin,” ujarnya.
Surveilans Terintegrasi dan Teknologi Prediksi
Untuk mempercepat penanganan kasus, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun sistem surveilans terintegrasi yang terhubung dengan 189 rumah sakit. Setiap kasus dengue yang didiagnosis dokter akan langsung masuk ke sistem pelaporan sehingga Puskesmas dapat segera melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) di lingkungan sekitar pasien.
“Begitu ada laporan kasus, Puskesmas akan turun ke lapangan untuk melakukan investigasi dan intervensi sesuai kebutuhan,” kata Arif.
Selain itu, DKI Jakarta juga memanfaatkan teknologi prediksi berbasis iklim melalui sistem DBD KLIM yang dikembangkan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Sistem tersebut memungkinkan pemerintah memprediksi potensi peningkatan kasus dengue hingga tiga bulan ke depan berdasarkan tingkat kelembapan suatu wilayah.
Kampung Bebas Jentik dan Wolbachia
Dalam pengendalian vektor, DKI Jakarta terus mendorong partisipasi masyarakat melalui Program Kampung Bebas Jentik (KBJ). Program ini dinilai efektif meningkatkan kesadaran warga dalam melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri dan berkelanjutan.
Salah satu wilayah yang dinilai berhasil menjalankan program tersebut adalah Kecamatan Cilandak yang mampu menjaga angka Incidence Rate (IR) dengue tetap rendah melalui konsistensi pemantauan jentik.
Selain KBJ, Jakarta juga mengembangkan inovasi pengendalian dengue melalui pelepasan nyamuk ber-Wolbachia. Program percontohan telah dilakukan di Kecamatan Kembangan dan akan diperluas ke Kecamatan Cengkareng untuk membantu menekan angka rawat inap akibat dengue.
Arif menjelaskan bahwa dengue pada dasarnya merupakan penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya atau self-limiting disease. Namun, penanganan yang tepat sangat menentukan keselamatan pasien, terutama saat memasuki fase kritis.
“Dengue pada dasarnya bisa sembuh sendiri. Yang menjadi kunci adalah memastikan kecukupan cairan untuk mengatasi kebocoran plasma yang dapat terjadi pada fase kritis,” jelasnya.
Karena itu, masyarakat dan tenaga kesehatan perlu memahami perjalanan penyakit dengue, termasuk mengenali gejala khas seperti demam pelana kuda dan berbagai tanda bahaya yang memerlukan penanganan medis segera.
Hingga 8 Juni 2026, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat angka Incidence Rate (IR) dengue sebesar 49,96 per 100.000 penduduk dengan Case Fatality Rate (CFR) sebesar 0,07 persen. Sampai Mei 2026 terdapat 5.468 kasus dengue dan empat kematian yang berasal dari Kecamatan Tebet, Kemayoran, Tanjung Priok, dan Pulogadung.
Menurut Arif, keberhasilan mencapai target Indonesia Nol Kematian Akibat Dengue 2030 tidak dapat hanya mengandalkan intervensi pemerintah. Keterlibatan masyarakat tetap menjadi faktor penentu dalam memutus rantai penularan.
“Upaya yang paling cost-effective tetap melalui Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dan gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa keterlibatan aktif masyarakat,” tegasnya.
Melalui penguatan surveilans, pemanfaatan teknologi prediksi, inovasi pengendalian vektor, serta partisipasi masyarakat yang berkelanjutan, Jakarta optimistis dapat menjadi salah satu daerah yang berkontribusi besar dalam mewujudkan target nol kematian akibat dengue pada 2030.
