
PeluangNews, Jakarta – Kerja sama investasi antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menghasilkan 35 kesepakatan bisnis dengan nilai rencana investasi mencapai USD15,76 miliar atau sekitar Rp274 triliun. Kesepakatan tersebut diproyeksikan mampu menyerap 30.461 tenaga kerja di Indonesia sekaligus memperkuat pengembangan industri dan hilirisasi nasional.
Penandatanganan kesepakatan berlangsung dalam Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok 2026 di Shenzhen, Jumat (20/11), dan disaksikan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Turut mendampingi Presiden, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, serta Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) Garibaldi Thohir.
Forum tersebut diselenggarakan Kadin Indonesia dan KIKT bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Shenzhen untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ke-33.
Presiden Prabowo menyambut positif capaian kerja sama bisnis tersebut. Menurutnya, rangkaian pertemuan yang berlangsung di Shenzhen menghasilkan sejumlah kesepakatan penting bagi pengembangan ekonomi Indonesia.
“Hari ini, saya menyaksikan 35 kesepakatan yang sangat besar dan sangat penting,” ujar Prabowo.
Presiden juga menilai kerja sama tersebut akan mendorong lebih banyak kegiatan hilirisasi di Indonesia. Pengembangan industri berbasis nilai tambah dinilai menjadi salah satu bidang yang dapat diperkuat melalui kemitraan investasi dengan Tiongkok.
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM per 20 November 2026, total rencana investasi dari 35 kesepakatan tersebut mencapai USD15,76 miliar dengan proyeksi penyerapan 30.461 tenaga kerja.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 kesepakatan berbentuk nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan nilai rencana investasi USD12,50 miliar. Komitmen tersebut terdiri atas 19 rencana investasi baru senilai USD9,83 miliar dan 11 rencana perluasan usaha dengan nilai USD2,67 miliar.
Sementara itu, lima kesepakatan lainnya merupakan proyek yang telah memasuki tahap konstruksi dengan nilai investasi mencapai USD3,26 miliar. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kerja sama yang terjalin tidak hanya mencakup penjajakan investasi baru, tetapi juga pengembangan proyek yang telah memasuki tahap pembangunan.
Berdasarkan sektor usaha, investasi terbesar diarahkan pada kawasan industri terintegrasi dengan nilai USD4,70 miliar atau sekitar 30 persen dari total rencana investasi. Berikutnya, sektor kimia dan petrokimia mencapai USD4,30 miliar atau 27 persen, serta sektor energi sebesar USD2,05 miliar atau 13 persen, yang mencakup pengembangan LNG, biofuel, dan tenaga surya.
Selain ketiga sektor tersebut, kesepakatan bisnis juga mencakup berbagai bidang strategis lainnya, antara lain manufaktur, kesehatan dan farmasi, ekonomi dan keuangan digital, hilirisasi mineral dan baterai, pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy), serta pangan dan agribisnis.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan memfasilitasi sekaligus mengawal tindak lanjut seluruh kesepakatan tersebut, mulai dari proses perizinan hingga realisasi investasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan komitmen bisnis yang telah disepakati dapat berlanjut menjadi kegiatan usaha produktif yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Kementerian juga menegaskan bahwa 35 kesepakatan dalam Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok tersebut merupakan komitmen tersendiri dan tidak termasuk empat nota kesepahaman kerja sama strategis senilai USD71,8 miliar yang pertukarannya disaksikan Presiden Prabowo di Shenzhen pada 18 November 2026.
Dengan demikian, rangkaian kerja sama investasi Indonesia-Tiongkok di Shenzhen mencakup berbagai sektor strategis yang berpotensi memperkuat struktur industri nasional. Pengawalan terhadap realisasi proyek menjadi tahapan penting agar nilai investasi yang direncanakan dapat memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.







