banner iklan sticky 160x600px sidebar kiri
banner iklan 160x600 sidebar kanan

2019, Pemprov Jabar Gulirkan Revolusi Ketahanan Pangan

Gubernur Jawa Barat ridwan kamil dalam Rapat Pleno-Foto: Humas Jabar.

BANDUNG—-Pemerintah Provinsi Jawa Barat merencanakan mewujudkan Revolusi Ketahanan Pangan pada 2019.  Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta 27 Kabupaten dan Kota menyerahkan data base lengkap dengan kondisi pangannya kepada Pemprov.

Dengan demikian Pemprov  dapat memetakan permasalahan, solusi dan pengambilan kebijakan dalam mewujudkan kemandirian pangan. Untuk itu Emil, sapaan karibnya meminta database tersebut diserahkan paling lambat hingga Januari 2019.

“Per-Januari 2019 kami akan melakukan sebuah revolusi ketahanan pangan, memastikan Jabar harus mandiri pangan untuk hampir 50 juta warga. Kalau tanpa data akan susah mengambil keputusan, jadi data kami tunggu sampai bulan Januari 2019,” kata Gubernur saat memberikan arahan pada rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan Jabar di Bandung, Senin (17/12/18).

Emil yang juga ketua Dewan Ketahanan Pangan Jabar menuturkan, dari database tersebut akan diketahui apakah daerah bisa memenuhi sendiri seluruh kebutuhan pangan atau harus impor dari daerah lain.

“Melalui database ini juga maka tiap daerah akan difokuskan pada satu komoditas pangan sesuai potensinya. Misalnya Kabupaten Indramayu akan fokus ke produk beras. Sehingga seluruh kebutuhan dasar pangan masyarakat Jabar bisa disuplai oleh daerah di Jabar itu sendiri,” tutur alumni Jurusan Arsitektur ITB ini.

Rencananya pada  Januari 2019 akan digelar rembuk daerah bersama Gubernur dan 27 kepala daerah di Jabar untuk sinkronisasi program ketahanan pangan tahun 2019 dan 2020. Termasuk menentukan alokasi anggaran untuk swasembada pangan.

“Untuk anggaran kita kan harus mengacu pada database dulu makanya Januari 2019 database harus sudah masuk karena di bulan itu kita akan ada rembuk daerah bersama 27 kepala daerah dan Gubernur,” ucap gubernur.

Pada rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan ini dihadiri oleh para kepala dinas ketahanan pangan di 27 Kabupaten dan Kota. Tujuannya meningkatkan kemampuan dan perhatian dari pemerintah terhadap kondisi, masalah serta solusi dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan.

“Rapat kali ini membahas isu strategis ketahanan pangan yang terjadi di Jabar sehingga dapat menjawab permasalahan, salah satunya terkait dengan Uu no 41 thn 2009 tentang lahan pertanian berkelanjutan,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar, Dewi Sartika.

Rapat ini juga membahas mengenai regenerasi petani Jabar untuk mewujudkan visi Gubernur yaitu membentuk petani juara melalui program Go Digital Pangan.

“Data sensus pertanian kita adalah dari 30 juta petani di Indonesia saat telah berkurang menjadi 25 juta, karena itu harus ada regenerasi petani pemanfaatan lahan menganggur,” papar Dewi (van/sumber: Humas Jabar).

 

 

iklan investasi berjangka octa.co.id
download aplikasi android peluang news
iklan investasi berjangka octa.co.id