PeluangNews, Jakarta – Perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diarahkan lebih dulu ke wilayah yang memiliki tingkat kebutuhan tinggi. Badan Gizi Nasional (BGN) menempatkan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta wilayah dengan angka stunting tinggi sebagai prioritas.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi BGN dalam memperluas cakupan penerima manfaat MBG secara bertahap dan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah.
Sebelumnya, BGN telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah tersebut merupakan satuan pendidikan bertaraf internasional yang dinilai telah mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar mengatakan, perluasan layanan dilakukan berdasarkan hasil pemetaan satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan MBG serta prioritas wilayah.
“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” ujar Mas Dar dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Maluku dan Papua menjadi contoh wilayah yang mendapat perhatian khusus dalam perluasan layanan tersebut. Berdasarkan pendataan BGN, masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum mendapatkan layanan MBG.
“Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Untuk menopang perluasan layanan, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah yang telah ditetapkan sebagai prioritas.
Pembukaan SPPG tidak dilakukan secara serentak. BGN akan menyesuaikan pelaksanaannya dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing wilayah agar ekspansi program tetap berjalan secara terukur.
“Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” kata Mas Dar.
Menurutnya, percepatan perluasan MBG harus tetap diimbangi dengan pengelolaan program yang aman, efisien, dan tepat sasaran. Karena itu, kesiapan lapangan menjadi salah satu pertimbangan dalam pembukaan dapur SPPG.
“Sehingga implementasi dari pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan,” pungkasnya.
