PeluangNews, Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah Indonesia segera menjamin hak-hak konsumen yang dirugikan, khususnya pengembalian dana secara penuh dan tepat waktu, terkait tidak terbitnya visa untuk jemaah haji furoda.
Sebagaimana diberitakan, Pemerintah Arab Saudi tahun ini memutuskan tidak menerbitkan visa untuk jemaah haji furoda, sehingga menyebabkan ribuan calon jemaah yang telah membayar penuh biaya perjalanan berisiko gagal berangkat.
Menurut Ketua YLKI, Niti Emiliana, pemerintah Indonesia harus memastikan para jemaah haji furoda mendapatkan pengembalian dana (refund) secara penuh dan tepat waktu.
“Konsumen berhak atas kepastian refund atas dana yang sudah mereka bayarkan. Proses ini harus diawasi secara ketat oleh otoritas terkait,” tegas Niti dalam pernyataan resminya di Jakarta, dikutip Senin (2/6/2025)
Selain itu, YLKI mengingatkan masyarakat agar mewaspadai agen perjalanan yang masih menawarkan kuota haji furoda. Pemerintah diminta segera menghentikan aktivitas penjualan ilegal yang dapat semakin merugikan konsumen.
YLKI meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ikut turun tangan mengawasi praktik usaha haji agar tidak terjadi persaingan tidak sehat di sektor ini.
“Pengawasan dari hulu ke hilir penting agar konsumen tidak menjadi korban sistem yang tidak transparan dan cenderung mengabaikan hak mereka,” kata Niti.
Dia mengatakan pihaknya berencana mengirim surat resmi kepada pemerintah untuk mendata jumlah dan identitas jemaah furoda yang gagal berangkat.
YLKI siap mengawal proses refund agar berjalan sesuai prinsip perlindungan konsumen.
Sebagai wujud advokasi, YLKI membuka posko pengaduan bagi para jemaah haji yang terdampak.
Posko ini menerima keluhan dan masukan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan ibadah haji ke depan.
Posko Pengaduan YLKI yakni Jl. Pancoran Barat VII No.1, Duren Tiga, Jakarta Selatan Email: konsumen@ylki.or.id []
