Setelah Dadan Dkk Dicokok, Terus Apa?

Penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mendapat apresiasi positif dari banyak kalangan. Meski demikian, peristiwa itu seperti menyisakan ruang kosong yang kritis.

Publik memang bersorak melihat ketegasan hukum. Namun, kita harus segera mengalihkan pandangan ke luar lingkar Istana. Di luar sana, ada jutaan anak sekolah di berbagai daerah yang nasib piring makannya bisa saja terganggu. Kelancaran transisi kepemimpinan di BGN pusat bisa saja bakal menentukan keberlanjutan makan bergizi gratis (MBG).

Kita harus objektif memberikan kredit poin kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah kilatnya memecat Dadan sebelum status hukum resmi diumumkan adalah bukti sahih. Prabowo tidak ragu memotong ‘tangan kotor’ di lingkaran dalamnya demi menjaga marwah program utama rezim. Ini sinyal bersih-bersih yang sangat kuat dan patut diacungi jempol.

Namun, pekerjaan rumah pasca-Dadan justru jauh lebih komplek. Perombakan total struktur BGN tidak boleh merusak ritme eksekusi program di lapangan. Transisi kepemimpinan di tubuh BGN harus berjalan mulus tanpa interupsi operasional sedikit pun.

Mengapa masalah transisi ini menjadi sangat krusial? Karena MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan. Ia sebuah proyek raksasa logistik nasional. Di tingkat daerah, program ini melibatkan mata rantai pasokan yang sangat masif dan sensitif. Ada urusan pasokan pangan harian. Kesiapan ribuan dapur umum. Hingga kepastian distribusi ke sekolah-sekolah di wilayah terpencil.

Ketika nakhoda pusat dicopot karena skandal korupsi, efek kejutnya langsung terasa ke bawah. Birokrasi di tingkat wilayah cenderung stagnan. Para pejabat daerah biasanya didera kepanikan dan ketakutan salah melangkah. Mereka memilih cari aman dan menunda eksekusi kebijakan.

Jika birokrasi daerah mendadak lumpuh atau ragu mengambil keputusan, ritme distribusi pangan akan langsung kacau. Efek dominonya bisa sangat fatal. Bahan baku segar seperti susu, telur, dan sayur dari petani lokal berpotensi telantar dan membusuk. Dapur-dapur umum yang sudah dibangun terancam berhenti mengepul.

Program kerakyatan yang jadi andalan Prabowo itu memang banyak bermasalah di lapangan. Korupsi. Mark up pengadaan barang dan jasa. Jadi lahan bancakan para elite partai, polisi, tentara dan lain-lainnya.

Tapi tak bisa ditepis, bahwa MBG membantu banyak kalangan. Jutaan anak sekolah dapat manfaat langsung. Ratusan ribu, mungkin jutaan tenaga kerja terserap. Ekonomi di tingkat bawah menggeliat karena memasok aneka kebutuhan Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG). Dan seterusnya…

Penangkapan Dadan dan sejumlah petinggi BGN sangat mungkin menimbulkan guncangan dan menelan korban. Korban pertamanya jelas jutaan anak sekolah yang menjadi sasaran penerima manfaat. Jika skenario buruk ini terjadi, keberhasilan politik Prabowo dalam menangkap koruptor akan bisa tergerus. Prestasi hukum itu akan tertutup oleh kegagalan operasional di mata rakyat kecil. Karena sejatinya rakyat tidak peduli siapa kepalanya. Rakyat hanya peduli makanan itu sampai ke meja anak mereka.

Oleh karena itu, momentum pembersihan ini tidak boleh hanya berhenti pada aspek hukum dan pemberantasan korupsi semata. Istana harus bergerak cepat. Nanik S. Deyang yang ditunjuk Prabowo dalam hitungan jam, diharapkan bisa berperan sebagaimana seharusnya. Latar belakangnya sebagai Wakil Kepala BGN bisa jadi modal, bahwa dia bukan berangkat dari nol. Ditambah jam terbangnya yang lumayan panjang sebagai jurnalis, mestinya tidak membuat Deyang gagap dalam bertugas.

Ada baiknya dia melakukan stress test pada sistem distribusi di daerah sebagai bagian dari tugas pertamanya. Ini penting, untuk memastikan tidak ada pasokan yang tersendat. Sistem pengadaan di daerah juga harus segera disterilkan dari ulat-ulat anggaran. Rantai pasok wajib dipotong dari ketergantungan pada makelar proyek atau konsesi politik lokal. Libatkan langsung petani, peternak, dan koperasi lokal. Jika dilengkapi dengan sistem digital untuk memantau agar transparan dan akuntabel, tentu akan lebih ajib lagi.

Publik, khususnya netizen, akan terus melotot kritis. Kita dukung penuh ketegasan Presiden Prabowo menyapu bersih benalu anggaran dari Kebon Sirih. Namun, tugas utama kita ke depan adalah mengawal agar transisi birokrasi ini tidak mengorbankan hak anak-anak bangsa. Bersih-bersih di atas harus tetap menjamin piring di bawah tetap terisi penuh, bersih, dan bergizi.

Sekali lagi, bersih-bersih di lingkaran BGN dengan MBG-nya patut diapresiasi. Tapi, problem korupsi di kalangan penguasa boleh disebut nyaris sempurna. Guritanya merambah dari tingkat pusat hingga ke daerah. Ketika menteri, wakil menteri, hingga kepala badan dan wakilnya ikut terseret dalam lingkaran syahwat anggaran, maka pemecatan Dadan saja jelas tidak lagi cukup.

Publik kini mendesak Presiden untuk melakukan langkah radikal yang lebih besar. Bersihkan kabinet dari para penumpang gelap politik. Bongkar seluruh faksi pemburu rente yang berlindung di balik ketiak kekuasaan. Ini penting, sebelum mereka telanjur benar-benar meremukkan kepercayaan rakyat.

Publik tentu belum lupa dengan pidato berapi-api Presiden Prabowo. Dia berkali-kali menegaskan komitmennya untuk memerangi korupsi tanpa ampun. Bahkan, ada janji ikonik akan mengejar para pencuri uang rakyat hingga ke Antartika dan Gurun Sahara.

Namun, skandal BGN ini seolah menjadi tamparan keras. Rakyat disuguhi kenyataan pahit: para pemburu rente ternyata tidak bersembunyi di kutub yang jauh atau gurun yang gersang. Mereka justru duduk manis di dalam kabinet. Ikut rapat-rapat kabinet bersama Presiden. Membuat berbagai keputusan penting bagi rakyat. Tampil memukau dengan narasi-narasi ideal dan hebat.

Tuntutan publik tidak berhenti pada perombakan kabinet semata. Ada desakan yang jauh lebih keras dan fundamental: pembersihan total di tubuh aparat penegak hukum. Bagaimana mungkin korupsi masif pada program strategis bisa lolos jika aparatnya responsif? Tanpa sapu yang bersih, mustahil Presiden bisa membersihkan lantai Istana dan daerah dari kotoran korupsi.

Bagaimana? Apakah Anda setuju? []