DALAM dua hari terakhir, pemerintah mengumumkan dua kabar yang terdengar seperti kemenangan besar.
Pertama, Perum BULOG mencatat rekor pengadaan beras tertinggi sepanjang sejarah: 4,11 juta ton hingga 8 Oktober 2026, melampaui rekor 2012 yang bertahan 14 tahun.
Kedua, pemerintah resmi menghentikan total impor solar mulai 1 Juli 2026 berkat implementasi mandatori biodiesel B50 berbasis sawit. Hemat devisa Rp170 triliun, klaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Di atas kertas, ini adalah definisi sempurna dari swasembada pangan dan kedaulatan energi yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto. Foto tasyakuran di Ambon, peresmian B50 di Karawang, semua terlihat heroik.
Tapi sebagai orang yang setiap pagi harus mengkurasi berita untuk media online, saya belajar satu hal: angka yang terlalu indah, seringkali menyimpan cerita yang tidak diceritakan. Mari kita bedah satu per satu.
Rekor Bulog: Prestasi Petani atau Prestasi Gudang Sewa?
Sebesar 4,11 juta ton itu luar biasa. Saya apresiasi kerja keras petani, Babinsa, dan petugas Bulog di lapangan yang menyerap gabah di 788 ribu ton hanya di Jateng saja. Tapi ada tiga pertanyaan yang mengganjal.
Pertama, kapasitas gudang Bulog sendiri hanya 3,19 juta ton. Artinya, ada hampir 1 juta ton beras yang hari ini disimpan di gudang sewaan milik swasta. Berapa biaya sewanya? Berapa lama beras itu bisa bertahan tanpa turun kualitas?
Sejarah Bulog mengajarkan, beras yang terlalu lama di gudang rawan menjadi beras busuk, lalu berujung operasi pasar murah atau bahkan dimusnahkan. Rekor hari ini bisa menjadi beban APBN tahun depan.
Kedua, harga. Bulog menyerap dengan HPP yang tinggi agar petani untung, itu bagus. Tapi harga beras medium di pasar masih Rp16.500 per kg. Artinya, konsumen belum merasakan murahnya. Swasembada seharusnya membuat harga di tingkat petani naik dan di tingkat konsumen turun. Jika hanya satu sisi yang naik, itu bukan swasembada, itu subsidi silang yang jomplang.
Ketiga, konteks. Rekor ini diumumkan berbarengan dengan wacana Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor untuk komoditas hajat hidup orang banyak.
Ketua Komisi IV DPR saja bingung, di satu sisi kita bangga swasembada, di sisi lain kita buka keran impor sebebas-bebasnya. Jika kuota impor dihapus tanpa kajian, apa gunanya 4,1 juta ton hari ini jika bulan depan beras impor Vietnam dan Thailand membanjiri pasar dengan harga lebih murah?
Stop Impor Solar B50: Kedaulatan Energi atau Kedaulatan 2,5 Juta Hektare Sawit?
Lalu soal B50. Saya setuju, menghentikan impor solar 3-4 juta kiloliter per tahun adalah prestasi. Ini menghemat devisa US$10,84 miliar tahun ini saja, setelah sebelumnya hemat US$40,71 miliar dari 2020-2025. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang membuat solar dari tanaman.
Tapi lagi-lagi, ada cerita di baliknya.
B50 berarti kita butuh 20,1 juta kiloliter FAME (Fatty Acid Methyl Ester) di 2026. Itu butuh jutaan ton CPO. Data Gapki, produksi CPO kita memang besar, tapi 2,5 juta tenaga kerja yang disebut itu sebagian besar adalah pekerja perkebunan sawit yang upahnya masih di bawah UMR di banyak daerah.
Pertanyaan besarnya: apakah program ini benar-benar untuk kedaulatan rakyat, atau untuk kedaulatan korporasi sawit? Harga minyak goreng pernah Rp25.000 per liter saat program B35 dipaksakan, karena CPO lebih menggiurkan dijadikan solar daripada minyak goreng. Jangan sampai kita berhasil stop impor solar, tapi harus impor minyak goreng.
Belum lagi isu lingkungan. Guru Besar IPB sudah mengingatkan, B50 dibiayai oleh pungutan sawit BPDPKS, bukan APBN. Mekanisme tertutup ini rawan tidak transparan. Dan untuk memenuhi kebutuhan CPO, apakah kita akan membuka lahan sawit baru lagi? Di saat dunia menuntut deforestasi, kita justru memperluas alasan untuk menanam sawit.
Titik Temunya: Swasembada Butuh Konsistensi, Bukan Sekadar Seremonial
Baik beras Bulog maupun solar B50, keduanya adalah langkah besar. Saya tidak anti-pemerintah. Saya hanya ingin kita jujur: swasembada sejati bukan hanya soal angka pengadaan dan angka impor nol.
Swasembada sejati adalah ketika petani beras sejahtera dan ibu-ibu bisa beli beras murah. Swasembada sejati adalah ketika kita stop impor solar tanpa harus membuat harga minyak goreng naik dan hutan habis.
Hari ini, 10 Oktober, kita merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia dengan tema “Real Voices, Real Change”. Mungkin, suara nyata yang perlu didengar pemerintah bukan hanya suara korporasi dan angka-angka di PowerPoint, tapi suara petani di Cianjur yang bingung harga gabahnya naik turun, suara sopir truk yang isi solarnya kini campur sawit dan mesinnya ngelitik, dan suara ibu rumah tangga yang menatap harga beras di pasar.
Jika dua suara itu tidak didengar, maka 4,1 juta ton dan B50 hanya akan menjadi etalase yang indah di depan istana, tapi kosong di dapur rakyat. []
