PeluangNews, Jakarta — Penyaluran bantuan pangan beras pemerintah mulai memberikan dampak terhadap pergerakan harga di daerah. Hingga akhir September 2026, Perum Bulog bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menyalurkan 967,5 ribu ton beras untuk program bantuan pangan tahap kedua periode Juli–September.
Seiring distribusi tersebut, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras tercatat menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, dari 147 kabupaten/kota pada minggu keempat Agustus, jumlahnya turun menjadi 115 kabupaten/kota pada minggu pertama Oktober.
Penyaluran bantuan pangan tersebut menyasar lebih dari 30 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP), sehingga selain menjaga pemenuhan kebutuhan beras masyarakat berpenghasilan rendah, program ini turut menjadi instrumen intervensi pemerintah terhadap tekanan harga di pasar.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan realisasi tahap kedua telah mencapai 97 persen dari target.
“Untuk realisasi program bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September telah selesai disalurkan sebanyak 967,5 ribu ton atau 97 persen. Selanjutnya pemerintah akan melanjutkan bantuan pangan beras kembali untuk periode Oktober, November, dan Desember,” ujar Rachmi dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik, Selasa (6/10/2026).
Dampak intervensi pemerintah juga dirasakan di tingkat perdagangan. Pedagang beras di Jawa Tengah, khususnya Kota Magelang dan Sukoharjo, mengonfirmasi adanya penurunan harga pasaran setelah program bantuan pangan berjalan.
Ketua Koperasi Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta, Dedy, juga menyebut penyaluran bantuan dalam jumlah besar ikut memengaruhi kondisi harga di rantai pasok.
“Kan ada bantuan pangan. Kemarin ada rapelan, sampai per penerima manfaat kan ada tambahan 1 juta ton lagi, jadi 30 kilogram per penerima manfaat. Itu kan lumayan berdampak juga. Dua minggu terakhir, itu memang mengalami penurunan harga, kisaran Rp400 sampai 500,” ungkap Dedy.
Data tersebut menjadi indikator bahwa distribusi beras pemerintah tidak hanya berkaitan dengan bantuan langsung kepada masyarakat, tetapi juga memiliki dampak terhadap dinamika pasokan dan harga di pasar.
Di sisi distribusi, capaian 100 persen berhasil dicatat sejumlah provinsi di kawasan Indonesia bagian timur. Papua, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah masing-masing berhasil menuntaskan penyaluran bantuan pangan hingga 100 persen.
Capaian tersebut didukung kolaborasi Perum Bulog dengan pemerintah daerah serta jajaran TNI dan Polri, terutama dalam memastikan distribusi menjangkau wilayah yang memiliki tantangan geografis.
Dengan berakhirnya tahap kedua, total Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah disalurkan sepanjang 2026 mencapai 1,63 juta ton. Rinciannya, tahap pertama periode Februari–Maret sebanyak 662,8 ribu ton, sedangkan tahap kedua Juli–September mencapai 967,5 ribu ton.
Pemerintah tidak menghentikan program setelah penyaluran September. Bantuan pangan beras kembali dilanjutkan untuk periode Oktober–Desember 2026. Untuk periode terakhir tersebut, pemerintah menyiapkan estimasi alokasi sebesar 997 ribu ton beras.
Perpanjangan ini membuat program bantuan pangan 2026 berlangsung selama delapan bulan. Sebelumnya program dirancang untuk lima bulan, yakni Februari–Maret dan Juli–September.
Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kilogram beras per bulan. Secara keseluruhan, alokasi bantuan pangan 2026 diproyeksikan mencapai 2,6 juta ton beras bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat.
Jumlah tersebut sekaligus melampaui penyaluran terbesar sebelumnya pada 2024 yang mencapai 1,9 juta ton untuk 22 juta keluarga penerima manfaat selama 10 bulan.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan perpanjangan bantuan pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat.
“Ini merupakan bentuk kecintaan Bapak Presiden Prabowo kepada rakyat. Beliau ingin 33,24 juta keluarga yang memang membutuhkan bantalan ekonomi, itu menjadi prioritas pemerintah, agar setiap bulan kebutuhan berasnya dapat terpenuhi,” tegas Amran dalam kesempatan terpisah.
Keputusan melanjutkan program hingga Desember sebelumnya telah dipastikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Dengan penyaluran tahap kedua yang telah mencapai 967,5 ribu ton dan tren jumlah daerah dengan kenaikan IPH beras yang menurun, pemerintah kini melanjutkan intervensi melalui alokasi hampir 1 juta ton beras untuk tiga bulan terakhir 2026.
Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga pasokan, memenuhi kebutuhan masyarakat penerima manfaat, dan mempertahankan stabilitas harga beras hingga akhir tahun.
