Peluang News, Jakarta – Utang negara di masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan meningkat. Pada 2025, pemerintah berencana melakukan penarikan utang baru yang lebih besar dibandingkan 2024.
Hal ini seiring dengan kebutuhan pemerintah menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut dokumen Nota Keuangan Rancangan APBN (RAPBN) 2025, pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran, pemerintah bakal melakukan penarikan utang baru sebesar Rp 775,9 triliun. Ini melonjak sekitar 40% dari outlook pembiayaan utang 2024 sebesar Rp 553,1 triliun.
“Dalam RAPBN 2025, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp 775.867,5 miliar yang akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman dan penerbitan SBN.” Demikian ditulis pemerintah dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025 yang dikutip Senin (19/8/2024).
Rinciannya, pemerintah akan melakukan penarikan utang melalui penerbitan SBN sebesar Rp 642,6 triliun. Angka ini meningkat sekitar 42% dari outlook 2024 sebesar Rp 451,9 triliun.
Sedangkan penarikan utang yang akan dilakukan lewat pinjaman direncanakan sebesar Rp 133,3 triliun. Ini meningkat sekitar 31% dari outlook pinjaman 2024 sebesar Rp 101,3 triliun.
Pemerintah menuturkan utang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN.
Dalam dokumen itu juga dinyatakan, RAPBN 2025 dirancang mengalami defisit sebesar Rp 616,2 triliun, atau setara 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Angka tersebut sedikit meningkat dari outlook defisit tahun ini sebesar Rp 609,7 triliun atau setara 2,70% terhadap PDB.
Disebutkan, target defisit RAPBN 2025 juga lebih tinggi dari target defisit yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2024, yakni sebesar Rp 522,8 triliun atau setara 2,29% terhadap PDB.
Selain untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran, pemerintah menjelaskan pula bahwa penarikan utang baru dilakukan untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. []
