Peluang News, Jakarta – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025 sebesar 6,5% akan memberi efek positif terhadap dunia usaha.
Hal tersebut dikemukakan Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).
“Dari kajian kami justru kenaikan UMP lebih tinggi dari formulasi UU Cipta Kerja, memberikan efek surplus ke dunia usaha. Pengusaha akan diuntungkan dengan kenaikan omzet karena daya beli membaik,” kata Bhima.
Berdasarkan simulasi perhitungan yang dilakukan Celios, lanjut dia, pada skenario kenaikan 1,58%, surplus usaha bertambah sebesar Rp11,23 triliun.
Selanjutnya pada kenaikan 8,7%, surplus ini meningkat menjadi Rp61,84 triliun, dan pada kenaikan 10%, mencapai Rp 71,08 triliun.
Meski ada peningkatan, Bhima menilai, angka ini menunjukkan dampak pada surplus usaha cenderung lebih moderat dibandingkan dampaknya pada pendapatan masyarakat dan tenaga kerja.
Dia mengatakan temuan ini juga membantah bahwa kenaikan upah minimum akan berdampak negatif terhadap dunia usaha. Yang perlu diperhatikan juga, impor barang konsumsi harus dikurangi.
“Pada dasarnya, kenaikan konsumsi rumah tangga akan mendorong permintaan barang-barang industri. Secara agregat, pendapatan perusahaan akan semakin meningkat pula,” ujarnya.
Bhima menilai Presiden Prabowo masih berhati-hati dalam menggunakan UMP sebagai cara mendorong pemulihan daya beli tahun depan.
Kenaikan UMP 6,5% di 2025 masih terlalu rendah untuk mendorong konsumsi rumah tangga.
Dia mengutarakan hasil hitung-hitungan Celios, idealnya upah minimum naik di atas 8,7-10% karena bisa dorong pendapatan domestik bruto (PDB) hingga Rp106,3-Rp122 triliun. Untuk mendorong sisi permintaan domestik maka upah minimum perlu dinaikkan lebih tinggi.
“Dengan kenaikan upah minimum yang lebih baik dari formulasi UU Cipta Kerja, maka buruh punya daya beli tambahan, uangnya akan langsung memutar ekonomi. Prabowo kan belum menuangkan dalam aturan pemerintah, jadi masih ada waktu merevisi lagi,” kata Bhima, mengakhiri. []
