PeluangNews, Jakarta — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Kantor Staf Presiden dan Kementerian Sosial memperkuat sinergi untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang digelar di Auditorium Kementerian PU, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Mewakili Menteri PU Dody Hanggodo, Plt Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara mengatakan, program Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan layak bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
“Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian PU mendapat tugas mendukung program Sekolah Rakyat melalui penyediaan sarana dan prasarana strategis,” ujar Kuswara.
Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berlangsung di 93 lokasi yang tersebar di 29 provinsi dan 91 kabupaten/kota. Hingga 19 Mei 2026, progres fisik rata-rata proyek tersebut telah mencapai sekitar 57 persen.
Kuswara menegaskan, Kementerian PU berkomitmen menyelesaikan seluruh pembangunan sesuai target agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027.
“Kementerian PU berkomitmen memastikan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II sebanyak 93 lokasi yang ditargetkan selesai pada 20 Juni 2026,” katanya.
Untuk mempercepat pengerjaan, Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat dan mengerahkan 67.588 tenaga kerja konstruksi yang bekerja dalam tiga shift.
Sementara itu, Deputi IV KSP Fadjar Dwi Wishnuwardhani menekankan pentingnya menjaga kualitas pembangunan di tengah target penyelesaian yang ketat.
“Kita tahu waktu pelaksanaan sangat terbatas, maka percepatan harus diperhatikan harian tanpa mengabaikan mutu, keselamatan, dan kesiapan operasional,” ujar Fadjar.
Ia menilai pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari investasi masa depan bangsa.
“Program ini bukan hanya membangun gedung, melainkan juga membangun masa depan bangsa. Dengan konsolidasi yang kuat dan eksekusi yang disiplin, target 20 Juni 2026 bukan hal yang mustahil,” katanya.
KSP juga mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam proyek tersebut, termasuk pelaksanaan verifikasi lapangan di 22 lokasi Sekolah Rakyat serta tiga kali rapat koordinasi lintas sektor.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri jajaran Kementerian Sosial, Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, hingga perwakilan penyedia jasa pembangunan proyek Sekolah Rakyat Tahap II.
