PeluangNews, Jakarta – Kementerian Kesehatan memperkuat layanan kesehatan jiwa untuk memperluas akses masyarakat terhadap penanganan depresi dan berbagai masalah kesehatan mental. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas puskesmas, penguatan layanan bagi kelompok rentan, serta dorongan kepada keluarga untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi individu neurodivergent.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi depresi pada penduduk berusia di atas 15 tahun mencapai 1,4 persen atau diperkirakan sekitar 2,5 juta hingga 3 juta orang. Namun, baru 12,7 persen dari sekitar 3 juta orang yang mengalami depresi mendapatkan penanganan.
Kesenjangan tersebut menjadi tantangan dalam memperluas akses layanan kesehatan jiwa. Saat ini, sebanyak 6.549 puskesmas atau sekitar 64 persen telah menyediakan layanan kesehatan jiwa. Kemenkes menargetkan seluruh puskesmas dapat memberikan layanan tersebut dalam dua tahun ke depan.
Selain itu, sebanyak 932 puskesmas telah menyediakan layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Penguatan layanan juga dilakukan melalui skrining kesehatan yang telah menjangkau 71,86 juta orang.
Perhatian turut diarahkan pada kelompok rentan, termasuk ibu hamil, ibu setelah melahirkan, anak usia sekolah, dan remaja. Data menunjukkan gejala depresi ditemukan pada 7,1 persen ibu hamil dan ibu setelah melahirkan serta 2,3 persen anak usia sekolah dan remaja.
Kemenkes juga menyediakan dukungan kesehatan mental melalui Healing119.id yang telah diakses 284.916 pengguna. Di sisi lain, persoalan pemasungan masih menjadi pekerjaan rumah, dengan 2.365 orang tercatat masih mengalami pemasungan hingga triwulan III 2026.
Di tengah penguatan layanan tersebut, penerimaan keluarga dan lingkungan sosial menjadi bagian penting dalam mendukung individu neurodivergent. Pemahaman yang tepat diharapkan dapat mengurangi stigma serta mendorong mereka memperoleh dukungan dan layanan sesuai kebutuhan.
