hayed consulting
hayed consulting
octa vaganza

BNI Salurkan Rp182,2 Triliun Pembiayaan Berkelanjutan hingga April 2025

BNI Salurkan Rp182,2 Triliun Pembiayaan Berkelanjutan hingga April 2025
Gedung BNI/dok.bni

Peluangnews, Jakarta — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau melalui penyaluran pembiayaan berkelanjutan.

BNI Salurkan Rp182.2 triliun Pembiyaan Berkelanjutan

Per April 2025, total pembiayaan berkelanjutan BNI mencapai Rp182,2 triliun, atau setara 24 persen dari total kredit yang disalurkan. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp72,8 triliun difokuskan untuk pembiayaan hijau.

“Pembiayaan berkelanjutan menjadi strategi BNI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Perubahan iklim menuntut sektor perbankan untuk berperan aktif dalam pembiayaan yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” ujar Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, dalam keterangan resmi di Jakarta, dikutip Senin (9/6).

BNI terus memperkuat implementasi prinsip keberlanjutan dalam proses bisnis, khususnya dalam penyaluran kredit ke sektor-sektor dengan dampak positif terhadap lingkungan. Okki menambahkan, perseroan juga aktif menyediakan layanan pendampingan dan pembiayaan berbasis Sustainability Linked Loans (SLL).

BNI Salurkan Rp182.2 triliun Pembiyaan Berkelanjutan

Hingga saat ini, total pembiayaan SLL yang telah disalurkan BNI mencapai Rp6 triliun. Pembiayaan tersebut menyasar berbagai sektor seperti agrifood, manufaktur semen, baja, produk batu bara, dan kemasan. “Pembiayaan ini ditujukan untuk mendorong peningkatan kinerja keberlanjutan perusahaan,” kata Okki.

Di sisi kebijakan risiko, BNI telah memperbarui Risk Acceptance Criteria (RAC) dengan memasukkan mitigasi risiko perubahan iklim. Ini mencakup persyaratan minimum bagi calon debitur di sektor-sektor berisiko tinggi terhadap lingkungan, seperti kewajiban kepemilikan sertifikasi RSPO/ISPO.

Selain itu, BNI menerapkan kebijakan No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE) dalam aktivitas pembukaan lahan untuk sektor perkebunan kelapa sawit. Perseroan juga mewajibkan pemenuhan dokumen AMDAL, UKL/UPL, atau PROPER sesuai bidang usaha debitur.

BNI juga menerapkan prinsip selektivitas dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor dengan emisi karbon tinggi, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST). Debitur dengan rencana transisi energi yang jelas dan terukur menjadi prioritas dalam mendukung pembiayaan yang bertanggung jawab.

“Tuntutan pasar dan regulator semakin menekankan pentingnya tanggung jawab bisnis terhadap isu lingkungan dan sosial. BNI menjawab tantangan ini dengan mengintegrasikan prinsip ESG dalam proses bisnis,” tegas Okki.

Dengan pendekatan ini, BNI optimistis dapat menjadi motor penggerak transformasi menuju sistem keuangan hijau dan turut mewariskan lingkungan yang lebih sehat bagi generasi mendatang. (Aji)

pasang iklan di sini