Peluang News, Jakarta – Pasca kisruh kelangkaan elpiji bersubsidi yang disebab pelarangan pengecer menjual LPG 3 Kg, kini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mewacanakan perlunya lembaga pengawas untuk itu.
“Saya katakan bahwa harus ada lembaga yang mengawasi untuk elpiji subsidi,” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Menurut dia, lembaga pengawas tersebut bisa Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) atau lembaga ad hoc.
Dia mengaku saat ini sedang merumuskan mana yang lebih cocok terkait lembaga pengawas elpiji bersubsidi.
“Saya lagi merumuskan dengan tim mana yang lebih cocok agar tidak terjadi pemborosan anggaran,” ujar Bahlil.
Menteri ESDM tersebut menegaskan, kembali bahwa subsidi tepat sasaran harus dilakukan karena subsidi itu untuk rakyat.
“Tetapi subsidi tepat sasaran harus kita lakukan karena untuk rakyat. Jadi harganya dan volumenya harus pas, dan kemudian tidak boleh terjadi penyalahgunaan karena subsidi itu untuk rakyat,” tutur Bahlil, menandaskan.
Sebelumnya Bahlil Lahadalia mengutarakan bahwa sebanyak 375 ribu pengecer LPG 3 kg naik statusnya menjadi sub-pangkalan resmi elpiji subsidi itu.
Dia mengatakan peningkatan status pengecer gas LPG ini direalisasikan mulai hari ini seiring Instruksi Presiden Prabowo Subianto mengaktifkan kembali pengecer untuk mengatasi antrean dan kelangkaan yang terjadi di masyarakat.
Dia mengaku pihaknya tak menerapkan syarat khusus kepada para pengecer yang beralih ke sub-pangkalan. Para pengecer itu secara otomatis menjadi sub-pangkalan.
Kementerian ESDM akan melakukan verifikasi untuk memastikan penjualan gas melon oleh sub-pangkalan ini berjalan sesuai ketentuan.
Data dari Pertamina Niaga, jumlah pengecer saat ini berada di angka 375 ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, nantinya Pertamina membekali sub-pangkalan dengan sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub-pangkalan tidak dikenakan biaya apapun.
Fery, salah seorang pengecer di Perumahan Pondok Tirta Mandala, Depok, mengaku pasokan LPG 3 Kg sudah normal hanya saja harganya belum normal.
“Harga elpiji bersubsidi yang sebelumnya saya jual Rp22.000, kini jadi Rp23.000 karena dari agennya berubah,” kata Fery.
Berbeda dengan itu, Situmorang, pengecer elpiji 3 Kg di Jalan Dimun Raya, Depok, mengaku menjual LPG tersebut Rp22.000.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pernah mengatakan harga elpiji subsidi 3 Kg dari pemerintah Rp17.500, yang seharusnya sampai kemasyarakatan.
“Maksimal harga Rp19.000 yang dibeli masyarakat. Ini yang harus diperbaiki dan perlu diawasi,” kata Bahlil. []
