PeluangNews, Jakarta-– Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengingatkan bahwa pengukuran kinerja pemerintah daerah harus dilakukan secara adil dan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
Penilaian tidak boleh hanya berpatokan pada angka-angka administratif, tetapi juga harus memperhitungkan tantangan geografis, kapasitas fiskal, hingga sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah.
Pesan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Apkasi, Joune Ganda, saat menjadi pembicara dalam diseminasi Regional Government Success Scorecard (RGSS) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, keberagaman karakteristik wilayah di Indonesia membuat pendekatan penilaian yang seragam berpotensi menghasilkan kesimpulan yang tidak adil.
“Kabupaten di Pulau Jawa tentu menghadapi kondisi yang berbeda dengan kabupaten di kawasan perbatasan, kepulauan, atau pegunungan. Ketika kita mengukur keberhasilan daerah, yang perlu dilihat bukan hanya hasil akhirnya, tetapi kondisi awal, kapasitas yang dimiliki, serta tantangan yang harus dihadapi,” kata Joune Ganda.
Bupati Minahasa Utara itu menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari konteks masing-masing wilayah.
Menurutnya, daerah yang mampu mencapai kemajuan di tengah keterbatasan justru menunjukkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola yang patut diapresiasi.
Dalam paparannya, Joune mengungkap empat tantangan utama yang masih membayangi pemerintah kabupaten. Tantangan pertama adalah semakin sempitnya ruang fiskal daerah.
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih cepat dan berkualitas, kemampuan keuangan daerah dinilai belum mampu mengimbangi kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
Selain persoalan fiskal, banyak daerah juga masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia aparatur. Kelangkaan tenaga perencana, tenaga teknis, guru, hingga tenaga kesehatan berdampak langsung pada kualitas pelayanan dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Tantangan tersebut semakin berat karena banyak kabupaten harus berhadapan dengan kondisi geografis yang kompleks. Pembangunan sekolah, puskesmas, maupun infrastruktur jalan di wilayah pegunungan, kepulauan, dan daerah terpencil membutuhkan biaya serta waktu yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah dengan akses yang memadai.
“Mengukur keberhasilan daerah jangan hanya melihat hasil akhir, tetapi juga kondisi awal dan tantangan geografis,” tegas Joune.
Di sisi lain, Apkasi juga menyoroti tingginya beban administrasi yang harus ditanggung pemerintah daerah. Banyaknya instrumen evaluasi dan pelaporan dari berbagai kementerian dan lembaga dinilai membuat aparatur daerah lebih sibuk mengurus laporan dibandingkan fokus pada penyelesaian persoalan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Joune menyambut baik kehadiran Regional Government Success Scorecard (RGSS), instrumen pengukuran berbasis data yang dikembangkan melalui kerja sama Indonesia dan Gates Foundation. Namun, ia mengingatkan agar RGSS tidak berubah menjadi alat untuk menghakimi daerah.
“RGSS harus menjadi instrumen pembelajaran, bukan instrumen penghakiman. Tujuannya bukan menentukan siapa yang terbaik dan terburuk, melainkan agar seluruh daerah bisa bergerak maju bersama,” ujarnya.
Apkasi juga meminta agar metode perbandingan dalam RGSS dilakukan secara setara. Kabupaten kepulauan, misalnya, harus dibandingkan dengan kabupaten kepulauan lainnya, begitu pula daerah perbatasan dengan sesama daerah perbatasan.
“Harus membandingkan yang sebanding. Kabupaten kepulauan dengan kepulauan, perbatasan dengan perbatasan, dan industri dengan industri,” tambahnya.
Lebih jauh, Apkasi menilai sejumlah indikator penting kerap luput dari penilaian kuantitatif. Di antaranya kemampuan pemerintah daerah membangun kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat, kecepatan merespons krisis seperti bencana atau inflasi, hingga keberlanjutan program pembangunan setelah pergantian kepala daerah.
Menurut Apkasi, ukuran keberhasilan pembangunan tidak semata tercermin dalam statistik, melainkan juga dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta manfaat nyata yang dirasakan warga.
Sebagai penutup, Apkasi menyatakan mendukung penuh penguatan tata kelola berbasis data. Namun, organisasi tersebut berharap RGSS mampu menjadi instrumen evaluasi yang objektif, empatik, dan mendorong penguatan otonomi daerah dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dihadapi setiap kabupaten di Indonesia.
