PELAKSANAAN Program BBM Satu Harga masih sulit terwujud. Soalnya, PT Pertamina (Persero) terkendala dalam mengontrol harga pada tingkat pengecer BBM. Diakui, ini salah satu pekerjaan rumah yang harus dicarikan solusinya. Masalahnya, keberadaan pengecer atau pihak penjual itu di luar lembaga penyalur resmi Pertamina. Akibatnya, harga di tingkat mereka tidak bisa dikontrol dan dikendalikan.
Pertamina (Persero) terus mendukung Program BBM Satu Harga yang juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dengan merealisasikan 42 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga sampai dengan pekan kedua Desember 2017 dari target 54 Lembaga Penyalur. Ambil contoh di Yahukimo, Panua. “Pengiriman (ke sini) menggunakan kapal dengan supply point dari jobber Timika. Beberapa bulan terakhir SPBU Kompak menambah sarana penyimpanan BBM, sehingga BBM tidak pernah lagi kekosongan di SPBU Kompak,” kata Eko.
Distribusi BBM dari Timika ke Yahukimo menggunakan tongkang dan tug boat. Bila kondisi perairan normal, dapat ditempuh dalam waktu lima hari. Namun apabila debit air sungai sedang surut, pengiriman bisa tertahan sampai dengan 14 hari. Meskipun medan begitu sulit, Pertamina terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk menjaga ketahanan energi di seluruh penjuru Indonesia.
Bisakah BBM satu harga di tanah Papua? Jawabnya: bisa, sekelebatan. Tokoh agama Papua, John Djonga membongkar praktik penipuan BBM tersebut. Tak lama setelah Joko Widodo meninggalkan Papua, harga BBM kembali melonjak. “Dia pulang, satu-dua minggu, harga kembali ‘normal’,” kata John. Ia memantau langsung kondisi ini di Yahukimo. Peliknya, “Siapa yang harus monitoring dan harus menangani? Sedangkan pejabat publik dan para bupatinya lebih banyak berada di Jayapura atau bahkan di Jakarta?”●
